Bener Meriah (Waspada Aceh) – Jembatan Pantan Lues direncanakan sepanjang 12 meter dan lebar 5 meter, dibangun dengan konstruksi konvensional mengacu standar Bina Marga. Bangunan ini ditingkatkan lebih tinggi dari yang sebelumnya.
“Jembatan ditinggikan sekitar satu setengah meter dari permukaan air banjir terdahulu agar lebih aman,” kata Azmi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PU Bener Meriah, saat ditemui di lokasi pembangunan, akhir Oktober 2026.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Gerbang Gayo ini menelan nilai kontrak sebesar Rp2.069.593.700, bersumber dari Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran 2026. Progres fisik saat ini berada di kisaran 30–40 persen, dengan tahapan utama yang sedang berjalan adalah pengerjaan fondasi sumuran.
“Pembersihan lahan dimulai tanggal 7, pekerjaan utama dimulai tanggal 12 bulan ini. Saat ini kita sedang menggali sumuran dan menyiapkan pengecoran. Target kami tetap sesuai jadwal kontrak,” kata Nanang, pengawas lapangan di lokasi.
Material konstruksi telah disiapkan, namun keterbatasan ruang kerja mengharuskan penempatan dilakukan secara bertahap. Selain itu, cuaca hujan menjadi kendala tersendiri, terutama saat pengecoran fondasi yang membutuhkan kondisi lahan kering.
Standar Konstruksi Lebih Kokoh
Azmi menjelaskan, mutu beton yang digunakan adalah fc’ 20 dan fc’ 15, dengan pengambilan sampel dilakukan sebelum pengecoran dimulai. Tulangan menggunakan besi ulir bersertifikat sesuai spesifikasi teknis.
“Pengawasan berjalan rutin, pemeriksaan dilakukan hampir dua hari sekali, dan konsultan selalu hadir saat pengecoran besar berlangsung,” tambah Nanang.
Perencanaan juga telah memperhitungkan debit banjir dan gerusan sungai, sehingga jembatan dibangun lebih tinggi dari bekas ketinggian air saat bencana November tahun lalu.
Selama akses utama terputus, warga membuat jalur alternatif berupa rabat beton yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Kendaraan roda empat harus memutar jauh melalui Umah Besi untuk menuju Pantan Lues maupun pusat pasar Lampahan. Anak-anak sekolah pun harus menempuh jalur sempit tersebut setiap hari. Kehadiran jembatan baru menjadi harapan besar agar mobilitas masyarakat kembali lancar dan biaya transportasi tidak lagi membebani.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Apri Artoto, menyampaikan, per akhir Oktober 2026, dari 20 jembatan yang ditangani di tiga provinsi terdampak bencana, sebanyak 5 jembatan telah selesai, 3 di Aceh dan 2 di Sumatera Barat. Sementara 15 jembatan lainnya masih berjalan dengan progres rata-rata 63,29 persen. Untuk sektor Bina Marga, Kementerian PU mengalokasikan pagu efektif sebesar Rp6,64 triliun, bagian dari total anggaran pascabencana sebesar Rp21,42 triliun.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgasnas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta Kementerian PU memperluas dukungan penanganan infrastruktur, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan fiskal.
“Diharapkan Kementerian PU juga bisa mendukung penanganan jalan, jembatan, dan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kegiatan pemulihan tidak boleh terhenti karena keterbatasan anggaran daerah,” ujarnya.
Tito juga menegaskan pentingnya prioritas normalisasi sungai agar jembatan dan infrastruktur yang telah dibangun tidak kembali rusak akibat banjir susulan. Pemerintah menurut Tito, menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlangsung selama tiga tahun, yakni pada 2026-2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian/lembaga (K/L) dengan rencana induk (Renduk) yang memuat 11.520 kegiatan.
Berdasarkan data Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera, sebanyak 636 jembatan di Aceh tercatat rusak akibat bencana November 2025. Pemulihannya dilakukan bertahap hingga 2028 dengan prinsip Build Back Better, membangun kembali lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih tangguh dari sebelumnya.
Dalam Renduk PRRP, pemulihan jembatan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengembalikan konektivitas transportasi secara cepat, terpadu, dan tangguh terhadap bencana. Penanganan dilakukan berdasarkan prioritas jaringan strategis, terutama akses yang berperan penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pelayanan dasar.
Tahapan pemulihan diawali dengan mengembalikan fungsi akses kritis agar dapat digunakan kembali. Selanjutnya, pemerintah melakukan rekonstruksi permanen dengan memperkuat struktur jembatan, menstabilkan lereng, serta menyesuaikan trase pada segmen yang berada di kawasan rawan bencana.
Dengan demikian, jembatan yang dipulihkan tidak hanya mengembalikan akses masyarakat, tetapi juga diharapkan lebih mampu menghadapi risiko bencana pada masa mendatang. Jembatan Pantan Lues nantinya akan memulihkan kembali konektivitas warga di dataran tinggi Gayo. (*)
