Takengon (Waspada Aceh) – “Kuota yang diberikan untuk Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 5.531 pelaku UMKM. Setelah kami usulkan sebanyak 5.834 pelaku, hasil verifikasi menetapkan 3.607 orang calon penerima tahap pertama. Masih ada 1.924 kuota yang sedang kami upayakan pemenuhannya,” ungkap Ariansyah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah, di Takengon, akhir Oktober 2026.
Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per penerima ini menjadi angin segar untuk melancarkan roda ekonomi di Negeri Gayo yang sempat lumpuh pascabencana hidrometeorologi November 2025. Bencana tak hanya merusak jalan dan jembatan, tetapi juga memutus akses pasar, mengurangi permintaan produk, dan membuat ratusan usaha kecil terancam berhenti beroperasi.
Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang UMKM Kementerian UMKM Nomor 38 Tahun 2026 tanggal 19 Oktober 2026, 3.607 pelaku usaha di Aceh Tengah telah resmi ditetapkan sebagai calon penerima tahap pertama. Mereka diminta segera mengecek namanya di kantor camat masing-masing, lalu melengkapi persyaratan melalui akun Sapa UMKM menggunakan NIK.
“Syarat penting yang harus dipenuhi adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dapat diurus melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP setempat. Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui bank yang ditunjuk,” kata Ariansyah.
Kadis Koperasi dan UKM ini mengimbau masyarakat segera melengkapi berkas. “Bantuan ini akan gugur jika calon penerima ternyata sudah menerima KUR, terindikasi judi online, atau tercatat sebagai nasabah Mekar,” tegasnya.
Ariansyah juga berharap persyaratan administrasi dapat dipermudah dan didampingi, mengingat sebagian pelaku usaha belum terbiasa dengan layanan digital.
Mesin Jahit Baru untuk Nadia
Di Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, harapan itu terasa nyata bagi Nadia Mahbengi Mas Nu (20), penjahit muda yang kini dinyatakan lulus menerima bantuan. “Saya berencana membeli mesin jahit listrik. Selama ini saya hanya punya mesin jahit pinggir yang sudah lama. Semoga dengan alat baru, pesanan bisa bertambah dan penghasilan saya meningkat,” ucapnya.
Usaha Nadia tidak rusak secara fisik saat bencana, tetapi pesanan menurun tajam ketika masyarakat sulit bergerak antar-desa. Kini, perlahan namun pasti, roda ekonomi mulai berputar kembali, dan bantuan Rp3 juta itu bukan sekadar uang, melainkan alat untuk memperluas peluang usahanya.
Secara nasional, program ini menargetkan sekitar 200 ribu usaha mikro di tiga provinsi terdampak. Dari 173.600 data yang masuk, 112.849 dinyatakan valid, di mana 70.296 penerima berada di Aceh, jumlah terbesar di antara ketiga provinsi. Bantuan tahap kedua akan dibuka hingga batas data 2 November 2026, dan seluruh penyaluran ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama.
“Kegiatan pemulihan tidak boleh dikurangi dampaknya kepada masyarakat. Bantuan ini harus sampai tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat nyata bagi pelaku usaha yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, pemulihan UMKM ditempatkan sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi jangka panjang. Per akhir Oktober 2026, aktivasi pasar rakyat di Aceh telah mencapai 90%, menandakan denyut kehidupan masyarakat mulai kembali normal, termasuk di Aceh Tengah.
Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, pemulihan UMKM diarahkan untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha, memulihkan pendapatan rumah tangga, serta menjaga penyerapan tenaga kerja.
Salah satu bentuk dukungan yang direncanakan adalah Bantuan Presiden sebesar Rp3 juta bagi 200.000 usaha mikro. Pemerintah juga menyiapkan restrukturisasi dan relaksasi kredit, kemudahan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi bunga KUR bagi pelaku usaha terdampak.
Dukungan lainnya meliputi penyediaan mesin dan peralatan produksi, bahan baku, tempat usaha, hingga bantuan logistik distribusi. Pemerintah juga merencanakan pendampingan dan pelatihan melalui Klinik UMKM Bangkit, perluasan akses pasar, serta kemitraan dengan sektor usaha dan pemerintah. (*)
