Pidie Jaya (Waspada Aceh) – “Di Desa Lueng Bimba ini, rehab ringan dan sedang sudah tuntas. Sebanyak 12 hektare sudah hijau dengan padi berumur 80 hari, siap dipanen November ini. Diperkirakan produksinya mencapai 9–10 ton per hektare, menghidupi sekitar 30–40 petani,” ungkap Muhammad Nur, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pertanian Pidie Jaya, dengan nada lega.
“Kalau di Desa Lueng Bimba ini alhamdulillah kita sudah rehab sedang dan ringan. Karena ada dua titik, titik sedang dan ringan. Pekerjaan ini dimulai bulan Juli dan selesai Agustus 2026,” kata Muhammad Nur.
Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian melalui Pemerintah Aceh mencapai Rp17 miliar untuk Kabupaten Pidie Jaya saja. Dana itu memulihkan lahan yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang 25 November 2025 lalu.
Hingga kini, progresnya terbagi tiga kategori: rehabilitasi ringan seluas 1.112 hektare telah selesai sepenuhnya, rehabilitasi sedang 141 hektare juga rampung, sementara rehabilitasi berat dari total 290 hektare baru terehab sekitar 7,5 hektare, dikerjakan di dua lokasi, Desa Beuringen dan Blang Awe.
Suara ekskavator menderu di Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Dua. Di sana, 32 hektare masuk kategori rusak berat. Muhammad Isa, Kepala Desa Beuringen, menyampaikan harapan warganya.
“Penghidupan kami hanya dari sawah. Pagi-pagi ibu-ibu sudah ke ladang. Kalau ini tidak dipulihkan, kami mau mencari rezeki ke mana? Mohon agar lahan ini tetap sawah, jangan berubah fungsi. Petani butuh modal besar kalau harus ganti tanaman baru.”
“Petani mengucapkan terima kasih, mengharapkan dinormalkan kembali sawah kami kepada semula. Kami melihat (pemerintah) sudah serius melakukan penanganan. Mudahan-mudahan ini terus berbenah, lumpur yang ada di Desa Beuringen ini terangkat semua,” lanjut Muhmmad Isa.
Harapan serupa datang dari Bukhari (57), petani di Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu. “Saya mulai menanam jagung lagi sejak saluran air dibersihkan. Ini sudah tahap kedua, bahkan sebagian petani sudah tiga kali tanam. Ekonomi benar-benar lumpuh pascabencana, tapi sekarang sudah mulai bergerak pelan tapi pasti,” ceritanya.
Mukhlis, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Meureudu, menjelaskan 15 desa di wilayahnya terdampak parah, mencakup 375 hektare dari total luas baku sawah 1.125 hektare.
“Sebagian sudah menanam jagung, ada yang sudah hampir panen. Tapi ada kendala: saluran irigasi primer dan sekunder butuh penanganan khusus. Kalau air mengalir lancar, petani siap menanam padi kembali. Kami juga menanti subsidi garap tanah untuk memacu semangat petani,” ujarnya.
Menurut Mukhlis, sekarang bila petani butuh air, sudah ada airnya. “Hanya butuh gotong-royong sehingga air yang dibutuhkan oleh petani bisa mengalir ke sawah-sawah petani yang ada di Kecamatan Merdu,” katanya.
Pekerjaan Dipercepat
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bergerak cepat. Bupati Sibral Malasyi mengajukan pinjam pakai 66 unit alat berat dari Kementerian Dalam Negeri. Terdiri dari ekskavator, buldoser, dump truck, dan pendukung lainnya, untuk membersihkan muara, sawah, dan tambak.
Penanganan difokuskan di Kecamatan Meureudu, Jangka Buya, Meurah Dua, dan Ulim. Target: 10 hektare tambak dan 15 hektare sawah rusak berat pulih kembali. Pemerintah daerah kini mengajukan perpanjangan masa pinjam dari 20 hari menjadi 30 hari, sekaligus meminta tambahan peralatan agar pekerjaan berjalan lebih cepat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan: “Setiap hektare lahan yang tertunda adalah masa depan keluarga petani yang tertunda pula.” Ia meminta kendala irigasi segera diselesaikan agar produktivitas pertanian bangkit secepatnya.
Secara nasional, Kementerian Pertanian menyalurkan Rp2,62 triliun untuk pemulihan pertanian di tiga provinsi terdampak. Khusus rehabilitasi sawah, Aceh menerima alokasi terbesar sebesar Rp420,55 miliar dari total Rp792,56 miliar. Per Oktober 2026, secara keseluruhan di Aceh telah terehabilitasi 20.914 hektare atau 51,2% dari target 40.820 hektare. Bantuan benih jagung juga disalurkan sebagai solusi jangka pendek agar petani tetap berpenghasilan sambil menunggu lahan siap ditanami padi kembali.
Padi yang mulai menghijau di Lueng Bimba, jagung yang tumbuh tegak di Meunasah Lueng, dan deru ekskavator di Beuringen menjadi potret perjuangan: bangkit dari lumpur, mengembalikan sawah ke fungsinya, dan memastikan pangan tetap terjaga.
Renduk PRRP Sumatear dan Target Pemulihan Sawah
Pemerintah menyiapkan program rehabilitasi 71.584 hektare lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemulihan lahan pertanian tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan mata pencaharian petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di wilayah terdampak.
Berdasarkan dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, target rehabilitasi itu mencakup 52.559 hektare sawah dengan kategori rusak ringan dan 19.025 hektare sawah rusak sedang.
Aceh menjadi provinsi dengan target rehabilitasi terbesar, yakni 40.908 hektare. Luas tersebut terdiri dari 27.483 hektare sawah rusak ringan dan 13.425 hektare sawah rusak sedang.
Pemulihan lahan persawahan juga ditopang pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian. Dalam Renduk PRRP Sumatera, pemerintah merencanakan penanganan jaringan irigasi sepanjang 691,08 kilometer dengan kebutuhan anggaran indikatif mencapai Rp1,38216 triliun.
Perbaikan jaringan pengairan menjadi salah satu faktor penting dalam pemulihan pertanian. Mengingat lahan yang sudah dibersihkan dari lumpur dan material banjir belum bisa dimanfaatkan bila irigasi belum berfungsi baik.
Karena itu, pemulihan persawahan perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari rehabilitasi lahan, perbaikan saluran pengairan, hingga dukungan sarana produksi dan pendampingan kepada petani.
Renduk PRRP Sumatera juga menempatkan pemulihan aktivitas petani sebagai bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi. Dukungan yang direncanakan mencakup penyediaan benih dan sarana produksi, pendampingan teknis bagi petani dan kelompok tani, penguatan penyuluhan, serta pelibatan masyarakat melalui kegiatan padat karya.
Renduk PRRP Sumatera menjadi pedoman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk periode 2026–2028. Seluruh angka luas sawah, panjang irigasi, dan anggaran dalam dokumen tersebut merupakan sasaran serta kebutuhan indikatif perencanaan, bukan angka realisasi pekerjaan yang telah diselesaikan. (*)
