Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Bagi Mirza, warga Lhokseumawe, perubahan itu terasa sederhana namun sangat berarti. Dulu, setelah hujan reda, warga masih harus menunggu satu hingga dua jam agar air di jalan surut. Kadang genangan bahkan bertahan semalaman, meresahkan penghuni rumah yang letaknya lebih rendah. Kini, ceritanya berbeda.
“Kalau sekarang, semenjak dilakukan perbaikan saluran drainase, tidak perlu kita tunggu hujannya berhenti. Reda saja, airnya langsung surut,” ujar Mirza dengan suara lega, Senin (26/10/2026).
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah tidak akan berhenti pada capaian yang telah diraih saat ini. Berbagai pekerjaan lanjutan, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi infrastruktur, penanganan sungai dan daerah rawan banjir, serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak akan terus dipercepat.
“Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” kata Tito.
Pengalaman Mirza bukan cerita tunggal. Kawasan Jalan Darussalam, Jalan Perdagangan, hingga Jalan Mon Geudong, Lhokseumawe, kerap tergenang hanya dalam waktu sejam setelah hujan turun. Air naik ke permukaan jalan, masuk ke pekarangan dan rumah, merusak perabotan warga. Biaya tak terencana harus ditanggung berulang kali.
“Pastinya sangat mengganggu. Apalagi banyak perabotan warga yang sering terendam. Tentunya menambah biaya lagi untuk memperbaiki kerusakan,” tuturnya.
Keluhan ini sebenarnya sudah lama bergema, baik disampaikan langsung kepada pihak kecamatan maupun melalui media sosial. Namun baru kini jawabannya terlihat nyata: parit yang dalam, saluran yang terbuka, dan pekerja yang sibuk di sepanjang jalan utama menuju pusat kota.
Anggaran Rp4,8 Miliar untuk Mengurangi Genangan
Di Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, pekerjaan sedang berjalan penuh. Proyek peningkatan kualitas drainase mitigasi banjir ini bernilai Rp4.893.520.000, ditandatangani pada 29 Juni 2026 dan dilaksanakan oleh CV Khatami dari Kabupaten Aceh Utara. Target penyelesaian pada 25 Desember 2026.
Saluran sepanjang sekitar 700 meter dibangun dengan lebar 1,2 meter dan kedalaman 1 meter, yang akan mengalirkan air hujan menuju Krueng Cunda, lalu bermuara ke laut.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Lhokseumawe membangun drainase sepanjang 3,9 kilometer yang tersebar di empat kecamatan: 1 paket di Banda Sakti, 3 paket di Muara Satu, 5 paket di Blang Mangat, dan 3 paket di Muara Dua. Pendanaan bersumber dari Tambahan Transfer ke Daerah (TKD Tambahan) dan Dana Otonomi Khusus (DOKA) Aceh.
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A Haris, menjelaskan bahwa pembangunan ini bukan sekadar menggali tanah. “Air hujan diharapkan dapat mengalir lancar melalui jaringan saluran menuju Waduk Lhokseumawe dan laut, sehingga tidak tertahan di badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Semangat di Tengah Tantangan Cuaca
Di lapangan, Muzakir, pengawas proyek, mengatur ritme kerja. Enam kelompok, masing-masing 7–8 orang, bekerja secara paralel agar target tercapai. Sebagian besar material batu diangkut dari Sungai Lok Nibung di Aceh Timur dan Krueng Mbang di Aceh Utara. Karena cuaca semakin tidak menentu memasuki akhir tahun, pekerja kadang harus bekerja hingga pukul 10 malam.
“Ya, ada yang kerja lembur sampai malam. Kadang-kadang sampai pukul sepuluh. Kita mengejar target,” ujar Muzakir.
Namun kecepatan tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga. Mirza menyampaikan harapan yang mendesak: “Kalau bisa, diberikan jembatan sementara untuk masyarakat karena protes sudah mulai ada. Sebaiknya juga dikerjakan sesuai dengan spesifikasi.”
Ia juga meminta percepatan: “Kita berharap pemerintah mempercepat pembangunan ini karena sudah masuk cuaca ekstrem. Takutnya pembangunannya tidak terkejar.”
Membangun Lebih Baik dan Lebih Aman
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana menempatkan pemulihan drainase di Aceh sebagai bagian dari pengendalian banjir terpadu. Penanganannya mencakup perbaikan saluran, peningkatan kapasitas aliran, normalisasi sungai, serta penguatan tanggul. Arahan ini menjangkau kawasan perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi genangan serta limpasan air yang mengganggu permukiman dan aktivitas masyarakat.
Pemulihan tersebut juga dihubungkan dengan pembenahan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir. Pengendalian erosi dan sedimentasi menjadi bagian penting agar kapasitas sungai maupun saluran tetap terjaga. Pemerintah turut diarahkan menyesuaikan desain infrastruktur dengan risiko bencana, perubahan iklim, dan dinamika penggunaan lahan, sekaligus memastikan keberlanjutan operasi serta pemeliharaannya.
Ketua Tim Pengarah Satgasnas PRR yang juga Menko PMK, Sugiono, mengingatkan, pembenahan drainase di Lhokseumawe adalah bagian dari visi besar pemulihan pascabencana yang tidak sekadar mengembalikan ke kondisi semula, melainkan menciptakan perlindungan yang lebih kuat.
“Kita harus membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Prinsip inilah yang harus menjadi pegangan kita dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Sugiono.
Dalam pelaksanaannya, kerja bersama pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Menurut dia, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar penanganan berjalan cepat, efektif, adil, dan berkelanjutan. Perhatian juga diarahkan pada pendangkalan sungai yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. Memasuki musim hujan, penanganan sedimentasi perlu dipercepat melalui pembagian kerja yang efektif bersama Kementerian Pekerjaan Umum. (*)
