Satgas PRR: 386 Jembatan Daerah di Aceh Sudah Berfungsi Kembali

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemulihan infrastruktur penghubung di Provinsi Aceh pascabencana banjir dan longsor terus berjalan secara bertahap dan terpadu. Berdasarkan laporan harian Kepala Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, yang disampaikan kepada Ketua Satgas Nasional PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, Sabtu (24/10/2026), dari 655 Jembatan Daerah yang terdampak bencana, sebanyak 386 unit telah kembali berfungsi. Sementara 23 jembatan nasional yang terdampak kini telah dapat dilalui kembali.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Nasional PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur penghubung. 

“Jalan dan jembatan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Selama akses belum terhubung sepenuhnya, pemulihan kehidupan belum bisa dikatakan tuntas,” ujar Tito. 

Tito juga mengingatkan agar penyesuaian jadwal pelaksanaan tidak mengurangi cakupan dan kualitas pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat di daerah terdampak.

Pemulihan jembatan dilakukan melalui sinergi lintas lembaga. Satgas Jembatan TNI AD telah menuntaskan 48 dari 60 unit Jembatan Bailey, dengan 12 unit lainnya masih dalam tahap pemasangan. Sementara itu, 137 unit Jembatan Armco telah selesai dibangun dan difungsikan. Untuk 110 unit Jembatan Perintis, 60 unit telah selesai dan 50 unit lainnya sedang dalam proses pemasangan, dengan progres yang bervariasi dari 10 persen hingga hampir tuntas di sejumlah titik.

Pemerintah juga menempatkan Kementerian Pertahanan untuk menangani jembatan-jembatan strategis. Sepuluh jembatan tersebar di Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Singkil sedang dalam tahap konstruksi. Jembatan di ruas Jalan Bintang–Simpang Kraft, Kabupaten Aceh Tengah, menunjukkan progres tertinggi mencapai 65 persen, sementara jembatan lainnya berkisar antara 5–20 persen.

Satgas Jembatan Polri juga turut berperan aktif, dengan 21 dari 22 unit Jembatan Perintis telah selesai dibangun, dan satu unit di Desa Samarena, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, mencapai progres 60 persen. Keempat unit Jembatan Bailey yang menjadi tanggung jawab Satgas Jembatan Polri telah sepenuhnya selesai dibangun.

Pemulihan akses jalan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Seluruh 46 ruas Jalan Nasional yang terdampak kini telah kembali berfungsi. Dari 1.638 ruas Jalan Daerah yang terdampak bencana, sebanyak 1.545 ruas atau sekitar 94,3 persen telah dapat dilalui kembali, menyisakan 93 ruas yang masih dalam tahap penanganan.

Sesuai Renduk PRR Pascabencana

Pekerjaan pemulihan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana Sumatera 2026–2028, yang menempatkan pemulihan jaringan jalan dan jembatan sebagai prioritas utama untuk mengembalikan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta membangkitkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat.

Renduk PRRP merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp58,97 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh hingga 2028. Di dalamnya termasuk untuk anggaran infrastruktur jalan dan jembatan. Satgas PRR memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Alokasi tersebut tercatat sebagai terbesar, yakni sekitar 58,97 persen dari total kebutuhan nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp101,166 triliun. Alokasi anggaran ini sejalan dengan besarnya dampak bencana yang dialami Aceh.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA mengatakan, besarnya dukungan anggaran tersebut mencerminkan prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak. 

“Dari Rp101,166 triliun, untuk Aceh dialokasikan Rp58,973 triliun atau sekitar 58,97 persen atau hampir 60 persen. Ini memang sebanding melihat dampak bencana banjir bandang yang eksesnya paling besar terjadi di Aceh,” lanjut Safrizal.

Pembangunan dan rehabilitasi jembatan di pelosok desa, mulai dari kawasan pesisir Aceh Utara hingga wilayah pegunungan Gayo Lues dan Aceh Tenggara, bukan sekadar menyambung putusnya jalan. Ia menyambung harapan warga agar tetap terhubung dengan dunia luar. (*)