Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membahas perkembangan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) 2027 menjadi salah satu perhatian utama.
Pembahasan itu bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh), Ketua DPRA Zulfadhli (Abang Samalanga), unsur pimpinan dan fraksi DPRA, Senin (14/9/2026).
Dek Fadh mengatakan Pemerintah Aceh telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait sejumlah ketentuan dalam UUPA yang dinilai perlu diperkuat, termasuk usulan penambahan pasal baru.
Menurutnya, pembahasan tersebut perlu diarahkan untuk menemukan langkah terbaik yang dapat memberikan kepastian bagi kepentingan Aceh, khususnya menyangkut keberlanjutan dana Otsus pada 2027.
“Sekarang kita sedang mencari solusi dan langkah awal yang terbaik. Yang penting bagaimana kepentingan Aceh bisa tetap terakomodasi dengan baik,” ujar Dek Fadh.
Ia mengatakan salah satu opsi yang sedang dibicarakan yakni mempercepat penyelesaian terkait dana Otsus, sembari proses pembahasan dan penyempurnaan ketentuan lain dalam UUPA tetap berjalan.
Dek Fadh menegaskan, persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kita perlu membangun kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Kita ingin mengambil langkah yang terbaik untuk Aceh,” katanya.
Ketua DPRA Zulfadhli mengatakan setiap opsi yang berkembang perlu dikaji secara cermat untuk memastikan adanya kejelasan dan kepastian, terutama terkait keberlanjutan dana Otsus 2027.
Ia juga menekankan agar penyempurnaan UUPA tetap mempertahankan substansi kekhususan dan kewenangan Aceh.
Selain dana Otsus, pertemuan turut membahas sejumlah agenda terkait pelaksanaan kekhususan Aceh, termasuk BLPD dan bendera Aceh.
Pemerintah Aceh dan DPRA sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi, termasuk menyiapkan langkah bersama dalam pembahasan lanjutan dengan pemerintah pusat. (*)
