Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas penyaluran anggaran pemulihan sektor pertanian pascabencana banjir dan longsor yang belakangan menjadi perbincangan setelah pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, viral di media sosial.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa anggaran pemulihan pertanian senilai Rp2,5 triliun untuk Aceh tidak berbentuk transfer dana langsung ke kas Pemerintah Aceh, melainkan dikelola melalui satuan kerja (satker) Kementerian Pertanian.
Hal itu disampaikan Nasir dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (7/8/2026), sebagai klarifikasi atas sejumlah informasi yang berkembang terkait audiensi Gubernur Aceh dengan Menteri Pertanian di Jakarta.
“Anggaran Rp2,5 triliun tersebut digunakan untuk pemulihan sawah dan perkebunan di Aceh. Sebagian anggaran berada di satker daerah dan sebagian besar lainnya berada di satker pusat serta balai di bawah Kementerian Pertanian,” kata Nasir.
Ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp515 miliar ditempatkan pada satker daerah, terdiri atas Rp9,7 miliar untuk tingkat provinsi dan Rp505,3 miliar untuk kabupaten/kota. Dana itu tidak masuk ke kas daerah, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada satker daerah telah mencapai 50,3 persen. Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada satker pusat dan balai Kementerian Pertanian yang dialokasikan untuk pengadaan alat mesin pertanian, benih padi, jagung, serta bibit perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet.
“Bantuan tersebut diterima daerah dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Saat ini masih berlangsung proses pengajuan calon petani calon lokasi (CPCL), verifikasi, dan penyediaan bibit,” ujarnya.
Menanggapi video yang beredar di media sosial, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menjelaskan bahwa kedatangan Gubernur Aceh ke Kementerian Pertanian bertujuan menanyakan perkembangan pelaksanaan program pemulihan pertanian, bukan karena tidak memahami persoalan anggaran.
“Saya kira ini sangat teknis. Bukan berarti Gubernur tidak bisa menjawab, karena pelaksanaannya berada di satker Kementerian Pertanian sehingga harus dikoordinasikan. Kehadiran Gubernur untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program Rp2,5 triliun itu,” katanya.
Menurut Nasir, seluruh program pemulihan tersebut merupakan usulan Pemerintah Aceh berdasarkan kebutuhan di lapangan, mulai dari rehabilitasi sawah, perkebunan, penyediaan bibit hingga alat pertanian.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Saat ini, rehabilitasi dan optimalisasi lahan sawah untuk kategori rusak ringan dan sedang telah berjalan pada area seluas 40.852 hektare.
Sementara di sektor perkebunan, total lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare, dengan proses pemulihan yang telah dan sedang berlangsung pada 40.418 hektare lahan.
Nasir optimist progres pemulihan sektor pertanian dapat terus dipacu. “Untuk sawah, saat ini progresnya sudah mencapai 50,3 persen. Harapannya dalam dua hingga tiga bulan ke depan dapat mencapai 100 persen untuk lebih dari 40 ribu hektare lahan, sedangkan sisanya dilanjutkan pada tahun berikutnya,” kata Nasir.
Ia menambahkan, koordinasi antara Pemerintah Aceh dan satker Kementerian Pertanian selama ini berjalan baik sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan. (*)
