Banda Aceh (Waspada Aceh) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pendanaan utama ajang olahraga nasional tersebut akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari provinsi tuan rumah.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PON XXII/2028 NTT-NTB yang dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir, Rabu (1/7/2026).
Menurut Marciano, sejak awal penetapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan, aspek efisiensi dan kemandirian anggaran telah menjadi perhatian utama. Hal itu juga sejalan dengan semangat Asta Cita ke-4 yang menempatkan peningkatan prestasi olahraga sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Titik beratnya adalah APBD. Dari awal penentuan cabang olahraga sudah ditekankan bahwa persiapan penyelenggaraan tidak memberatkan anggaran pemerintah pusat,” kata Marciano.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi tuan rumah telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan secara mandiri melalui APBD masing-masing.
Terkait target Indonesia masuk lima besar Olimpiade 2044 dan menjadi kekuatan olahraga terdepan di Asia Tenggara, Marciano menjelaskan bahwa cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XXII akan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan prestasi nasional.
“Kita memberikan ruang untuk cabang olahraga Olimpiade, DBON, unggulan tuan rumah dan privilege tuan rumah,” ujarnya.
Marciano juga mengapresiasi Menpora yang telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Gubernur NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai landasan hukum untuk memulai proses renovasi dan penyiapan fasilitas olahraga.
“Saya berterima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyerahkan SK kepada tiga gubernur, karena itu yang mereka butuhkan untuk melakukan renovasi,” katanya.
Sementara itu, Menpora Erick Thohir menekankan pentingnya sinergi berbagai lembaga agar penyelenggaraan PON XXII/2028 berjalan sukses dan akuntabel. Menurutnya, PON ini memiliki nilai strategis karena menjadi PON pertama pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kemenpora melakukan sinkronisasi dengan KONI, BPKP, Kejaksaan, kementerian dan lembaga terkait serta TNI/Polri,” ujar Erick.
Ia menambahkan, tim koordinasi khusus akan dibentuk dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Dengan segala kerendahan hati, kami di Kemenpora ingin menyukseskan PON XXII/2028 NTT-NTB di era Presiden Prabowo,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Prof. Dr. Narendra Jatna mengingatkan pentingnya menetapkan target yang jelas dan terukur, termasuk penyesuaian anggaran yang mendukung pencapaian prestasi atlet.
“Semua harus berkaitan dengan atletnya,” ujarnya seraya berharap seluruh venue yang dibangun maupun direnovasi dapat memberikan manfaat jangka panjang setelah penyelenggaraan PON.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga berstandar internasional yang sebagian masih harus diimpor.
Dukungan serupa disampaikan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widyantoro. Ia menegaskan kesiapan BPKP untuk mendampingi proses persiapan hingga pelaksanaan PON.
“Kami siap membuka diri 24 jam, tidak usah ragu,” katanya.
Menurut Susilo, pengawasan sejak tahap perencanaan sangat penting agar seluruh penggunaan anggaran berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Setiap belanja harus berjalan efektif dan efisien yang dimulai dari pola perencanaan persiapan yang baik,” tutupnya. (*)
