Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menerima kunjungan Tim Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di kediaman resminya, Minggu (21/6/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Nasir didampingi istrinya yang juga Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Malahayati M Nasir, menyambut langsung petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan pendataan.
Menurut Nasir, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian, sehingga dapat menjadi acuan dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran.
“Data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nasir.
Ia menyatakan Pemerintah Aceh mendukung penuh pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut. Nasir juga mengajak masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
Doa mengatakan Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian.
“Kami mendukung penuh pelaksanaannya dan berharap seluruh masyarakat dapat memberikan informasi yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, Nasir mengapresiasi dedikasi petugas lapangan yang melakukan pendataan di berbagai wilayah. Ia berharap seluruh tahapan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat serta mutakhir.
Data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi di Aceh maupun tingkat nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Sebagai informasi, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan terhadap seluruh pelaku usaha nonpertanian yang dilaksanakan BPS secara nasional.
Hasilnya akan menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis data serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. (*)
