Keputusan merevisi PoD demi mendaratkan gas ke Lhokseumawe akan membawa portofolio keuntungan yang berimbang (win-win solution) bagi kedua belah pihak (Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat), dalam jangka panjang.
Oleh: DR. Ridwan Nyak Baik
Penemuan cadangan gas bumi berskala besar (big discovery) di Cekungan Andaman, lepas pantai Aceh (Indonesia) melalui Sumur Layaran-1, Tangkulo-1, dan Timpan-1 telah menempatkan perairan laut utara Aceh, itu kembali masuk dalam radar energi global.
Kesuksesan eksplorasi migas Aceh, yang tertidur hampir 50 tahun, yakni: 30 tahun terhenti karena perang dan butuh sekitar 20 tahun selanjutnya untuk fase eksplorasi, menimbulkan gairah baru investor-investor migas mancanegara untuk berinvestasi di laut Aceh.
Dalam tatanan geologi regional, Cekungan Andaman merupakan suatu cekungan busur belakang (back-arc basin). Cekungan ini, berisi batuan sedimen dari yang tertua berumur Oligosen (sekitar 30 juta tahun lalu) hingga usia termuda, Holosen (sekitar 12.000 tahun lampau sampai sekarang). Wilayah cekungan tersebut membentang sekitar 1.250 Km, dari Delta Sungai Irawaddy dan daratan Myanmar di barat laut, sampai perairan Aceh Utara di sebelah tenggara.
Lewat penemuan itu membuktikan wilayah perairan Aceh masih banyak menyimpan kekayaan sumber daya alam migas kelas raksasa, dengan cadangan berukuran multi-TCF (Trillion Cubic Feet/Triliun Kaki Kubik).
Keberhasilan Mubadala Energy melakukan eksplorasi di Blok South Andaman telah membukukan cadangan gas rata-rata sebesar sekitar 10 TCF (Struktur Layaran 6 TCF dan Struktur Tangkulo sekitar rata-rata 4 TCF). Di samping itu, operator Blok Andaman II, Harbour Energy juga menemukan cadangan gas di Struktur Timphan sebesar 2 TCF.
Penemuan-penemuan ladang gas super jumbo, di paruh pertama dekade kedua, abad 21, ini akan mengubah lanskap geo-ekonomi wilayah Asia Tenggara Bagian Selatan. Bagi pemegang regulasi dan kebijakan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan investor multinasional; akselerasi monetisasi setiap discovery ladang-ladang baru, merupakan hukum tertinggi, untuk sesegera mungkin mengembalikan investasi yang sudah ditanam, dan tentunya menangguk untung juga.
Sudut pandang sisi korporat di atas, kerap secara otomatis menoleh pada skenario fasilitas apung di laut, baik berupa Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) maupun Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Alasan klise yang dikemukan adalah efisiensi kapital (Capex) dan kecepatan produksi gas perdana (first gas).
Namun, dari perspektif perencanaan wilayah (regional planning) dan ekonomi pembangunan berkelanjutan, skenario eksploitasi murni di tengah laut (ZEE) dapat mengisolasi daratan. Langkah ini, merupakan sebuah kekeliruan spasial yang fatal. Untuk wilayah dengan memori kolektif sosiopolitis sekompleks Aceh, membiarkan lampu-lampu menara gas menyala di cakrawala tengah laut, sementara infrastruktur raksasa eks-PT Arun terbengkalai, menjadi monumen mati, secara laten berpotensi menyulut kerawanan sosial akut.
Dari kacamata dimaksud, perlu diuraikan betapa urgensinya merevisi Rencana Pengembangan (Plan of Development/ POD) untuk mendaratkan gas Andaman ke pantai Aceh, menetapkan peta jalan (roadmap) persiapan domestik yang mendesak, serta membedah kalkulasi keuntungan yang lebih berkeadilan, baik tangible maupun intangible, untuk Aceh sebagai daerah tempatan serta Pemerintah Pusat selaku pengatur regulasi dan kebijakan.
Paradigma Devisa Baru: Membongkar Sifat Bias Kecepatan Monetisasi
Argumen utama Pusat dalam mempertahankan skenario lepas pantai selalu terpaku pada satu mura inti, yakni kecepatan aliran kas (cash flow). Namun, perhitungan tersebut bias karena mengabaikan biaya peluang (opportunity cost) makroekonomi dalam neraca devisa negara.
Jika gas dari Blok South Andaman dan Andaman II dialirkan melalui pipa bawah laut menuju Lhokseumawe, efek substitusi energi yang dihasilkan justru jauh lebih menguntungkan ketahanan fiskal nasional secara agregat.
Pertama, gas yang mendarat akan langsung mengamankan pasokan energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) milik PLN Aceh. Langkah ini secara otomatis akan menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang selama ini mengonsumsi solar impor.
Sebagai negara yang merupakan net importer minyak, pengurangan konsumsi solar impor ini, adalah penyelamatan devisa yang masif. Secara paralel, ketergantungan terhadap pembangkit batubara di Aceh dapat dikurangi pula. Maka, alokasi kuota batubara Domestic Market Obligation (DMO) yang awalnya diplot untuk Aceh, bisa dialihkan untuk diekspor ke pasar internasional, menghasilkan injeksi devisa langsung (revenue generation) bagi kas negara ketika harga komoditas global kompetitif.
Kedua, integrasi pasokan gas ke darat akan mendukung kelangsungan hidup PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Kepastian bahan baku gas cair ini tidak hanya menjamin swasembada pupuk, sebagai suatu ekosistem ketahanan pangan Pulau Sumatra bagian utara, tetapi juga membuka keran ekspor hilir.
Letak geografis Lhokseumawe yang berada di bibir Selat Malaka memberikan keunggulan komparatif yang luar biasa. Kelebihan produksi pupuk dan turunan petrokimia dari KEKAL (Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhohseumawe) langsung dapat dikirim ke pasar terdekat seperti Semenanjung Malaysia dan Thailand Selatan dengan biaya logistik murah. Efisiensi pengapalan regional ini membuat produk Indonesia lebih unggul, ketika bersaing di pasar global serta berpeluang menjaring devisa berkelanjutan.
Peta Jalan Persiapan Aceh: Menyelaraskan Tata Ruang dan SDM Lokal
Mendaratkan gas Andaman ke pantai Aceh bukan tanpa tantangan. Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) tidak boleh sekadar menuntut, melainkan harus segera menjalankan langkah mitigasi spasial dan struktural secara paralel dari sekarang.
Proyek laut dalam (deepwater) membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum masuk fase produksi. Jendela waktu revisi POD dan dilanjutkan dengan penyusunan Final Invesment Decision (FID) yang tersedia sekarang, sebagai buah ikhtiar berbagai pihak: Pemerintah Aceh, DPRD Aceh, Anggota DPR/DPD RI dapil Aceh, akademisi, pakar, LSM, dan sebagainya, merupakan momentum krusial masa persiapan.
Langkah pertama yang harus disegerakan adalah akselerasi tata ruang pesisir yang protektif melalui integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh. Kawasan pesisir utara Aceh umumnya didominasi oleh ekosistem hutan mangrove, rawa, dan hamparan tambak tradisional yang menjadi tumpuan hidup nelayan miskin.
Untuk mencegah marginalisasi sosial, Pemerintah Aceh harus menetapkan Koridor Alur Pipa Khusus (Dedicated Pipeline Corridor) dari titik pendaratan pantai (landfall point) hingga masuk ke kawasan KEKAL. Koridor tunggal ini wajib meminimalkan pemotongan area mangrove dan wilayah tangkap nelayan tradisional di bawah 12 mil laut.
Perlu dibentuk pula zonasi penyangga (buffer zone) yang cukup dan ketat, di sekitar fasilitas industri darat. Kebijakan ini, guna mengantisipasi polusi termal atau rembesan yang merusak kualitas air tambak masyarakat.
Langkah kedua: tidak kalah urgennya, transformasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui Dinas Tenaga Kerja dan optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK). Masyarakat pesisir harus dipersiapkan untuk beralih profesi dari pola hidup akuatik pesisir tradisional, menjadi bagian dari masyarakat industri modern.
Penerapan strategi potong generasi secara arif perlu dijalankan. Yakni, pelatihan kesiapan kerja dan peningkatan kompetensi teknik, fokusnya diarahkan pada anak-anak nelayan usia produktif. Mereka wajib dibekali sertifikasi industri yang diakui internasional, seperti pengelasan bawah air (underwater welding), struktur perancah (scaffolding), instrumentasi kelistrikan, hingga manajemen kesehatan, keselamatan kerja, keamanan, dan peduli lingkungan/K3L (health, safety, security, and environment /HSSE).
Bagi nelayan tua yang tetap melaut, modernisasi armada kapal motor harus difasilitasi agar mereka bisa bergeser dari nelayan tangkap pantai ke perairan yang lebih dalam, menjauh dari jalur lalu lintas kapal logistik hulu migas yang akan semakin padat di Selat Malaka.
Kalkulasi Komprehensif: Keuntungan Tangible dan Intangible
Keputusan merevisi PoD demi mendaratkan gas ke Lhokseumawe akan membawa portofolio keuntungan yang berimbang (win-win solution) bagi kedua belah pihak (Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat), dalam jangka panjang.
Dari sisi Pemerintah Aceh, langkah mendaratkan gas Andaman ke KEKAL, secara tangible (nyata) akan memperoleh lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Participating Interest (PI) 10% yang dikelola BUMD Aceh. Selain itu, akan diperoleh juga Dana Bagi Hasil (DBH) blok diluar 12 mil laut sebesar 30%. Kemudian, optimalisasi pajak daerah, penyerapan ribuan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir padat karya (pupuk, petrokimia, manufaktur), serta kebangkitan UMKM lokal di sektor perhotelan, katering, dan logistik sekitar KEKAL.
Keuntungan intangible (tidak nyata/ terlihat), lebih dahsyat lagi. Yaitu: kembalinya martabat ekonomi (economic dignity) rakyat Aceh. Tidak lagi, hanya sekadar menjadi penonton eksploitasi sumber daya alam secara masif di sebelah rumahnya, seperti era kejayaan operasi kilang LNG PT. Arun, era 1980 s/d 1990-an.
Di samping itu, adanya kebijakan khusus kepada SDM lokal, berupa transfer teknologi industri laut dalam dan peningkatan kompetensi teknik lainnya; serta penguatan kedaulatan tata ruang wilayah berdasarkan kekhasan Lex specialis UU Pemerintahan Aceh (UUPA No. 11/2006) dan Qanun Aceh No. 19/2013 Tentang Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), secara signifikan berpotensi meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), terutama untuk wilayah Aceh Utara dan wilayah-wilayah hinterland sekitarnya.
Manfaat untuk Pemerintah Pusat. Kebijakan memproses gas Andaman di fasilitas eks-PT. Arun, dari sudut tangible, merupakan langkah penghematan pengeluaran devisa akibat penghentian impor solar untuk pembangkit PLN. Selain itu, juga akan menangguk tambahan penerimaan devisa dari ekspor kuota batubara bebas DMO, serta pendapatan ekspor pupuk dan produk petrokimia dari Lhokseumawe ke pasar ASEAN.
Lebih lanjut, Pemerintah Pusat juga secara intangible akan menuai penguatan stabilitas keamanan dan politik jangka panjang. Melalui pemeliharaan perdamaian (peace-maintenance) berbasis keadilan ekonomi, akan meningkatkan kepercayaan (trust-building) masyarakat Aceh terhadap komitmen keadilan spasial Jakarta. Hal ini, merupakan wujud nyata penerapan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dari ruang bawah permukaan laut, bawah permukaan tanah, hingga ke permukaan bumi dan di atasnya.
Menatap Masa Depan di Darat
Masa depan gas Andaman tidak boleh berakhir di dalam lambung kapal tanker raksasa di tengah laut lepas. Menempatkan daratan Lhokseumawe (KEKAL) sebagai jangkar akhir dari pipa gas laut dalam Andaman, merupakan manifesto dari spirit (meminjam jargon): “Act Globally, Taste Locally” dalam makna luas.
Dalam tatanan pemikiran perencanaan wilayah berbasis sumber daya alam migas, kebijakan tersebut merupakan jalan tunggal untuk menyatukan piramida kepentingan yang sama sisi, antara: Pemerintah Pusat selaku pengatur regulasi dan instrumen kebijakan, investor/kapital global, dan Pemerintah Aceh yang menjaga keseimbangan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya dengan kedaulatan serta pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Langkah menyegerakan penataan ruang pesisir dan penguatan kompetensi tenaga kerja lokal dari sekarang, menjadi indikator utama kesiapan Aceh, dalam menyambut kembalinya era kejayaan ekonomi koridor Selat Malaka.
Mempertimbangkan aspek perkembangan ekonomi politik wilayah, Pemerintah Pusat merevisi POD. Sementara, kesiapan struktural Pemerintah Aceh, ketika gas Andaman mendarat di pantai KEKAL menjadi preseden emas yang layak dikenang, sebagai acuan bagaimana sebuah negara mengelola berkah kekayaan alamnya, untuk kemakmuran yang berkeadilan. (*)
- Penulis, DR. Ridwan Nyak Baik, adalah
Pakar Hulu Migas & Perencanaan Wilayah
