Jakarta (Waspada Aceh) – Dinamika politik Aceh yang kian memanas mendapat sorotan dari tokoh Aceh di Jakarta, Suryadi Djamil. Ia menekankan pentingnya soliditas antara eksekutif dan legislatif demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Suryadi, konflik terbuka yang terus muncul ke ruang publik dinilai kontraproduktif dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ia menilai polemik yang berkembang telah melampaui batas kewajaran dan berisiko membentuk citra negatif Aceh di tingkat nasional.
“Jangan sampai ruang publik dipenuhi drama politik yang tidak substansial. Ini bukan tontonan yang mendidik, apalagi memberi solusi,” ujar Suryadi.
Ia juga menyoroti maraknya tuduhan yang disampaikan tanpa disertai bukti kuat. Praktik tersebut, kata dia, tidak hanya berbahaya tetapi juga mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung oleh pejabat publik.
“Jika ada dugaan pelanggaran, sampaikan secara lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar memicu kegaduhan,” tegasnya.
Suryadi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk kembali mengedepankan nilai musyawarah dan kearifan lokal Aceh.
Ia menilai dialog terbuka dan komunikasi yang sehat merupakan langkah paling elegan dalam menyelesaikan perbedaan tanpa memperuncing konflik di ruang publik.
Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang dinilai memiliki kapasitas dalam meredam konflik dan mengambil keputusan strategis.
Namun, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain itu, Suryadi meminta pimpinan legislatif, khususnya Ketua DPRA, untuk menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi serta mengedepankan data dan fakta dalam setiap pernyataan kepada publik.
Lebih lanjut, ia mengusulkan perlunya penyegaran kepemimpinan di parlemen daerah sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam menciptakan iklim politik yang sehat.
Ia menyebut sejumlah nama seperti Salmawati, Aiyub Abbas, dan Anwar sebagai figur potensial yang dinilai memiliki pengalaman dan integritas.
“Masyarakat Aceh membutuhkan kerja nyata, bukan konflik berkepanjangan,” ujarnya.
Suryadi berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan kepentingan daerah demi menjaga marwah Aceh di mata publik nasional.
“Sudah saatnya energi difokuskan pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan polemik yang tak berujung,” jelasnya. (*)
