Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyinergikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kelompok tani dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana di Provinsi Aceh.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Ekonomi Kerakyatan yang digelar Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN di Taman Budaya Aceh, di Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.
“Program MBG menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi kerakyatan. Kami mendorong UMKM, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani untuk kembali meningkatkan produksinya karena hasilnya akan diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing,” ujar Syahdana.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk setiap dapur SPPG cukup besar dan bersifat berkelanjutan. Dalam sehari, satu dapur membutuhkan sekitar 100 kilogram sayuran, 400 kilogram buah, serta pasokan telur dan ayam. Kondisi ini dinilai mampu menciptakan pasar yang stabil bagi produk pangan lokal.
Prioritas Wilayah Terdampak
Syahdana menyebutkan bahwa sinergi program ini diprioritaskan bagi wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sasaran utamanya adalah masyarakat pada desil 1 dan desil 2, yakni kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Menurutnya, keberadaan MBG sebagai off-taker diharapkan dapat membantu pelaku usaha lokal untuk “naik kelas” secara ekonomi. Setiap SPPG ditargetkan memiliki sedikitnya 15 pemasok yang berasal dari UMKM, kelompok tani, koperasi, dan BUMDes sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi lokal.
“Fokus kami adalah UMKM yang sudah berjalan namun mengalami penurunan produksi akibat bencana. Melalui pendampingan dan kepastian pasar, kami berharap mereka dapat kembali pulih,” tambahnya.
Penandatanganan MoU dan Kolaborasi Multipihak
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SPPG dan yayasan mitra guna memperkuat implementasi program MBG. Selain itu, kegiatan ini diisi dengan diskusi bersama pelaku UMKM yang telah terlibat sebagai pemasok bahan pangan.
Kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, SPPG, serta dinas terkait dinilai menjadi kunci keberhasilan program dalam memastikan keberlanjutan pasokan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Turut hadir Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, Kepala Perwakilan BGN Regional Aceh, Mustafa Kamal, serta narasumber Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali (Lem Faisal).
Diharapkan, melalui kolaborasi yang kuat, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di seluruh gampong.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong promosi dan penguatan produk lokal serta memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Aceh.
Kisah Pelaku UMKM
Salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampak positif program ini adalah Munawir, pemilik usaha Tempe Bintang yang berlokasi di Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Ia merintis usahanya sejak 2015 dan sempat mengalami penurunan produksi saat pandemi COVID-19.
“Sejak adanya permintaan dari dapur SPPG, omzet kami meningkat. Dulu kami hanya mengolah sekitar 200 kilogram kedelai per hari, sekarang mencapai 700 hingga 800 kilogram,” ungkap Munawir.
Munawir kini memasok tempe ke sekitar 10 dapur SPPG di Kabupaten Aceh Besar dan 10 dapur di Kota Banda Aceh dengan pengiriman rata-rata tiga kali dalam sepekan. Peningkatan produksi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dengan mempekerjakan sekitar 10 orang dari masyarakat sekitar.
“Kalau tidak bisa membantu banyak orang, setidaknya kami bisa membantu beberapa orang melalui lapangan kerja,” tuturnya.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan, khususnya di wilayah terdampak bencana. (*)
