Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sebanyak 67 daerah irigasi di Provinsi Aceh terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025, tercatat
sembilan daerah irigasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan 58 lainnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, dalam pemaparan progres rehabilitasi dan rekonstruksi daerah irigasi terdampak bencana pada kegiatan Aceh Economic Forum (AEF) yang digelar Bank Indonesia (BI) Aceh di Gedung Aula Bank Indonesia Aceh, Rabu (19/8/2026).
“Fenomena bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 atau tepatnya tanggal 25-27 November sangat berdampak terhadap fungsi maupun operasional daerah irigasi dan jaringan irigasi di seluruh Aceh,” kata Fajrullah.
Menurut Fajrullah, bencana tersebut dipengaruhi curah hujan ekstrem dalam waktu singkat, kondisi topografi Aceh, serta kerusakan lingkungan di daerah hulu sungai.
Bencana juga berdampak terhadap suplai air ke lahan pertanian karena sejumlah jaringan irigasi tidak lagi berfungsi setelah diterjang banjir dan longsor.
Penanganan Dilakukan Bertahap
Fajrullah mengatakan, setelah bencana terjadi, BWS Sumatera I melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap daerah irigasi yang terdampak.
Penanganan kemudian dibagi dalam beberapa tahap, dimulai dari tanggap darurat untuk lokasi yang aliran airnya tidak lagi dapat masuk ke saluran irigasi.
Sejumlah daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat yang mendapat penanganan darurat antara lain Daerah Irigasi (DI) Pante Lhoong, DI Jambo Aye, dan DI Krueng Pase.
“Yang penting adalah fungsionalitasnya, bukan perbaikan secara permanen,” ujarnya.
Setelah fungsi irigasi kembali, penanganan
dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi permanen terhadap struktur saluran maupun bangunan irigasi yang rusak.
Salah satu lokasi yang telah mendapatkan penanganan adalah DI Jambo Aye. Dari total luas layanan sekitar 19.000 hektare, sebanyak 15.375 hektare kini telah kembali berfungsi.
Sementara itu, Bendung Pante Lhoong yang mengalami perubahan morfologi sungai juga telah kembali berfungsi dan mampu mengairi sekitar 1.300 hektare lahan.
Menurut Fajrullah, penanganan di sejumlah lokasi tersebut akan dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Di Bendung Jambo Aye, sejumlah bangunan utama dan saluran sempat rusak serta tertimbun material kayu akibat bencana.
Material tersebut kemudian dibersihkan. Tanggul yang jebol juga diperbaiki agar air dapat kembali masuk ke saluran.
“Untuk Bendung Jambo Aye ini juga sudah kembali berfungsi. Jadi untuk masyarakat yang ingin bercocok tanam ke sawah, ini sudah bisa,” kata Fajrullah.
Ditargetkan Rampung Akhir 2026
BWS Sumatera I juga menyiapkan penanganan lanjutan terhadap sejumlah daerah irigasi melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi.
Beberapa daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat yang masuk dalam penanganan lanjutan antara lain DI Krueng Tiro, DI Baro Raya, DI Pante Lhoong, dan DI Alue Ubay di Aceh Utara.
Sejumlah pekerjaan masih berada dalam proses pengadaan. Untuk bidang air tanah dan air baku, sejumlah kegiatan juga telah berkontrak dan mulai berjalan di beberapa wilayah Aceh.
Sementara itu, pekerjaan lanjutan ditargetkan mulai berkontrak sekitar minggu kedua September 2026 dan selesai pada 31 Desember 2026.
Fajrullah mengakui waktu pelaksanaan relatif singkat sehingga pekerjaan harus dilakukan secara paralel.
“Target kita bisa selesai itu di 31 Desember,” ujarnya.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menghadapi tantangan karena memasuki musim hujan.
Menurut Fajrullah, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pekerjaan di lapangan, terutama pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan aliran air.
Selain faktor cuaca, sejumlah wilayah juga mulai memasuki musim tanam kedua sehingga pelaksanaan pekerjaan infrastruktur harus menyesuaikan kondisi lapangan.
Untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang air tanah dan air baku, progres yang disampaikan mencapai sekitar 63,5 persen dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.
Pemulihan jaringan irigasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi lahan pertanian yang terdampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan air untuk sawah di berbagai wilayah Aceh kembali terpenuhi. (*)
