Kamis, April 18, 2024
Google search engine
BerandaAcehWali Nanggroe dan Mualem Temui Dewan Pertimbangan Presiden

Wali Nanggroe dan Mualem Temui Dewan Pertimbangan Presiden

Jakarta (Waspada Aceh) – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar melakukan pertemuan koordinasi dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, H. R. Agung Laksono di Jakarta.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Katibul Wali Nanggroe, M. Nasir, Rabu (28/4/2021), mengatakan, pertemuan tersebut untuk mengkoordinasikan beberapa hal terkait kepentingan Aceh.

“Ya, benar, Wali Nanggroe bersama Mualem melakukan pertemuan tertutup dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, H. R. Agung Laksono untuk mengkoordinasikan beberapa hal,” kata M. Nasir.

Selain Mualem, sapaan akrab H.Muzakir Manaf, yang datang selaku Ketua KPA-PA (Komite Peralihan Aceh) dan Ketua Partai Aceh, Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus DR. M. Raviq, dan Katibul Wali Nanggroe Azwardi Abdullah.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Katibul Wali Nanggroe, M. Nasir. (Foto/Ist)

Menurut M. Nasir, beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut antara lain, terkait implementasi MoU Helsinki dan Pilkada Aceh. “Juga membicarakan tentang penguatan Mahkamah Syariah dan Lembaga Keistimewaaan Aceh, serta akan dibukanya IPDN Regional Aceh,” jelas M. Nasir.

“Pak Agung Laksono menyampaikan, semua hasil koordinasi dengan Wali Nanggroe akan disampaikan kepada Presiden Jokowi,” tambah M. Nasir.

Selain melakukan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden, pada kunjungan ke Jakarta kali ini, Wali Nanggroe juga melakukan pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Pertemuan tersebut merupakan kunjungan balasan di mana sebelumnya pada 21 Maret 2021, Ketua Ombudsman RI Dr. Mukhammad Najih, mengunjungi langsung Wali Nanggroe di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar. Kedatangan Dr. Mukhammad Najih dalam rangka membangun hubungan kemitraan dengan Lembaga Wali Nanggroe.

Baik kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan Ombudsman RI, Wali Nanggroe menyampaikan hal-hal yang terkait kekhususan Aceh agar selalu dipertahankan dan menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

“Ketua Ombudsman berjanji akan membantu Aceh mempertahankan pelaksanaan kekhususan sebagai bagian penting dari perdamaian di Aceh, dengan jalan membangunan komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan Presiden Jokowi,” sebut M. Nasir. (Ria)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER