Banda Aceh (Waspada Aceh) – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, membuat gebrakan yang melegakan terutama bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Aceh.
Melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/845/2024 Tentang Penetapan Hari Raya yang diliburkan setelah Idul Adha 1445 H/2024 M di Aceh. Dalam keputusan itu disebutkan, Pemerintah Aceh meliburkan hari kerja untuk tanggal 19 dan 20 Juni 2024.
Dengan ketentuan itu maka warga di Aceh akan benar-benar merasakan nikmat hari libur selama empat hari. Yakni dari awal Idul Adha hingga hari tasyrik. Hal ini juga sesuai ketentuan dalam agama Islam, yang melarang umatnya melakukan aktivitas selama berlangsungnya hari tasyrik Idul Adha.
Bahkan umat Islam melakukan ibadah kurban dalam koridor hari tasyrik, di luar itu tak lagi namanya kurban.
Dalam ketetapan tertanggal 30 Mei 2024 atau tanggal 21 Zulkaidah 1445 H itu disebutkan, dua hari libur saat melengkapi hari tasyrik akan diganti dengan dua hari kerja di hari Sabtu berikutnya, yaitu Sabtu tanggal 22 Juni 2024 dan Sabtu tanggal 29 Juni 2024 di pekan berikutnya.
Pj Gubernur mengingatkan agar seluruh pimpinan unit mengawasi stafnya serta memastikan benar-benar masuk kerja pada hari pengganti. Karena itu juga untuk memastikan kepada masyarakat tentang berjalannya pelayanan secara maksimal.
Penetapan hari libur untuk melengkapi hari tasyrik itu juga atas konsideran terkait UU dan Qanun-qanun menyangkut Keistimewaan Aceh, termasuk UUPA nomoe 11 tahun 2006 tentunya.
Sementara, ustad Masrul Aidi yang juga Pimpinan Dayah Babul Maghfirah Cot Keueung Aceh Besar, menyambut positif ketetapan Gubernur Aceh terkait libur total hari tasyrik itu.
“Kita telah suarakan itu sejak lama, warga juga menanti kebijakan dari umaranya, alhamdulillah kini telah ditanggapi dan bahkan sudah dalam aksi nyata. Sebagai daerah otonomi khusus yang punya kekhususan dalam pelaksanaan syariat, tentu saja ketetapan itu sangat kontekstual dengan penegakan syariat Islam di Aceh,” kata Ustad Masrul.
Dia menambahkan, agar SK itu jangan bersifat temporer dan parsial secara waktu, maka sudah saatnya kita ‘patenkan’ dengan pembuatan Qanun. Dengan demikian, ketetapan itu akan permanen sifatnya, bukan hanya karena kehendak sosok pimpinan daerah.
“Saya pribadi sangat mengapresiasi pak Pj Gubernur Bustami atas ketegasan beliau mengeluarkan penetapan itu, namun hendaknya segera bisa diqanunkan, sehingga siapapun Pemerintah Aceh ke depan, ia tak bisa merubah lagi ketetapan libur penuh saat tasyrik itu,” harapnya. (*)
