Aceh Besar (Waspada Aceh) – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan berbasis data, tanpa ruang bagi praktik titipan maupun pungutan dalam bentuk apa pun.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar, Sentra Darussa’adah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Senin (8/6/2026).
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, proses penetapan siswa dilakukan melalui penjangkauan langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.
“Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada surat-surat, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada suap-menyuap. Yang ada adalah penjangkauan berdasarkan kejujuran dan keterbukaan sehingga yang bisa sekolah di sini memang benar-benar keluarga yang paling tidak mampu,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi siswa Sekolah Rakyat, calon peserta didik terlebih dahulu diverifikasi oleh pendamping sosial, dinas sosial, dan pemerintah daerah. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Menurut dia, keluarga calon siswa akan didatangi langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sebelum mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Sekolah Rakyat melakukan penjangkauan berdasarkan data yang ada. Setelah itu dilakukan verifikasi dan persetujuan pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi siswa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Secara nasional, kata dia, pemerintah terus memperluas jangkauan program tersebut.
Pada tahun ini jumlah penerimaan siswa Sekolah Rakyat ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 36.000 siswa, dan pada tahun depan ditargetkan mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia.
“Karena ini dikhususkan bagi keluarga yang paling tidak mampu, maka prosesnya harus dilakukan secara jujur dan terbuka agar yang menerima manfaat benar-benar mereka yang membutuhkan,” kata Gus Ipul. (*)
