Sigli (Waspada Aceh) – Isu mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pidie dalam sepekan terakhir ini kian merebak.
Tidak ayal, isu ini membuat “momok” bagi para pejabat, hingga menjadi bahan perbincangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), lengkap dengan berbagai dinamikanya di lingkungan kantor Bupati Pidie.
Pasalnya, mutasi ini disebut-sebut selain untuk mengisi beberapa jabatan eselon II yang selama ini kosong dan jabatan eselon III, Abusyik, juga disebut akan mengganti beberapa pejabat eselon II yang selama ini dinilai publik kurang mampu bekerja.
Bupati Pidie Roni Ahmad, biasa disapa Abusyik, beberapa waktu lalu di sela-sela menerima Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Prof.Dr. Nasir Azis, MBA, bersama rombongan di Pendopo Bupati Pidie, memberi sinyal, dalam waktu dekat bakal menggelar mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Pidie.
Kata Abusyik, ada empat jabatan yang selama ini kosong akan segera diisi dengan pejabat yang baru. Masing-masing Staf Ahli Bupati Pidie, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DSPMSTP) Pidie.
Pengisian pejabat ini, lanjut Abusyik, dilaksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan berlaku. Ada saran dari beberapa pihak yang menginginkan tidak perlu dilakukan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (LJPTP), dengan dalih karena sudah ada pejabat yang telah lulus LJPTP beberapa waktu sebelumnya.
Abusyik mengatakan, “ Ketika berbicara aturan. Kita buka aturan sama-sama. Nah, di situ kita pelajari. Aturan hari ini bagaimana dan aturan yang sudah ada bagaimana. Apakah aturan yang dikeluarkan hari ini sudah dinonaktifkan. Kalau belum, bagaimana mengeluarkan aturan baru sekarang,” kata Abusyik.
Firman, pemerhati pemerintahan di Kabupaten Pidie, Rabu (18/11/2020), menilai sikap Bupati Pidie Roni Ahmad, sudah tepat dengan mengedepankan aturan, membuka kembali Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (LJPTP) untuk mengisi empat jabatan eselon II yang kosong.
Untuk itu Firman menyarankan Bupati Roni Ahmad segera membuka LJPTP. “Jangan sampai berlarut, sehingga empat jabatan itu terus kosong, dapat berdampak pada lemahnya roda pemerintahan,” saran Firman. (b06)
