Meulaboh (Waspada Aceh) – Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Antikorupsi, Kamis siang (10/1/2019), aksi unjukrasa ke Gedung DPRK Aceh Barat dan kantor Kejaksaan setempat di Meulaboh, terkait kasus penyelewengan dana desa.
Massa mendesak agar wakil rakyat dan aparat penegak hukum, segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan dana desa, yang diduga terjadi di 19 desa di kabupaten itu, sesuai hasil audit Inspektorat Aceh Barat.
Dalam aksinya, pendemo mengusung sejumlah spanduk, yang isinya mendesak kepada wakil rakyat agar seluruh temuan dugaan penyelewengan dana desa di Aceh Barat, segera dikembalikan ke kas negara.
Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian di Aceh Barat dan petugas Satpol PP/ WH.
Musliadi, selaku koordinator aksi kepada wartawan di Meulaboh mengatakan, aksi tersebut digelar karena selama ini, pengelolaan dana desa di sejumlah desa di Aceh Barat terindikasi bermasalah. Mereka mendesak pihak terkait agar mengembalikan kerugian uang negara sesuai dengan hasil audit Inspektorat Aceh Barat.
“Kami mendesak anggota dewan untuk ikut mendorong kasus ini dituntaskan ke ranah hukum,” kata Musliadi.
Karena terus didesak warga, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat akhirnya menyetujui untuk merekomendasikan pengusutan ke jalur hukum, terkait dugaan tindak pidana korupsi sejumlah dana desa.
“Bapak-bapak harap tenang, kami selaku pimpinan DPRK akan menyurati bupati dan aparat penegak hukum, agar kasus ini diproses secara hukum,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi saat menemui pendemo.
Sontak massa yang sudah lebih dulu menunggu dalam terik panas matahari tersebut bersorak gembira.
Samsi Barmi yang mewakili pimpinan DPRK Aceh Barat juga menegaskan, pihaknya juga setuju agar setiap bentuk pelanggaran hukum terkait pengelolaan dana desa, segera dituntaskan karena sangat merugikan negara, masyarakat dan daerah.
Dia berjanji, surat rekomendasi itu dikirimkan ke Bupati Aceh Barar dan aparat hukum, agar aspirasi yang disampaikan warga dapat terlaksana dengan baik.
Demo ke Kantor Kejaksaan
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Aceh Barat memastikan, kini terus melakukan pengusutan secara hukum atas laporan dugaan penyalahgunaan dana desa di kabupaten itu.
“Kami pastikan semua laporan yang masuk, saat ini masih kami lakukan pemeriksaan untuk ditindaklanjuti,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Aceh Barat, Fahrul Rozi didampingi Kasi Intel Ronal R di hadapan warga yang berunjukrasa.
Karena banyaknya laporan yang masuk ke kejaksaan, ujarnya, menjadi kendala karena harus dilakukan analisa dan pemeriksaan secara hati-hati sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurutnya, semua laporan yang sudah diterima Kejari Aceh Barat dipastikan akan ditindaklanjuti, namun karena keterbatasan waktu, pemeriksaan harus dilakukan satu per satu agar nantinya pengusutan tidak terkendala.
“Pelan-pelan diperiksa, ada uji dokumen, dan masih dilakukan analisa,” tambahnya.
Kejari Aceh Barat meminta masyarakat bersabar karena untuk mengusut sebuah perkara, ada tahapan dan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di institusi kejaksaan.
Di hadapan sejumlah jaksa, perwakilan warga secara bergantian menyampaikan aspirasinya dan mempercayakan pengusutan kasus dana desa ditangani kejaksaan di Aceh Barat.
“Kami meminta kepada Kejari Aceh Barat untuk menuntaskan pengusutan kasus ini, semuanya ada 19 desa yang sudah dilaporkan,” kata perwakilan warga.
Usai menggelar aksinya, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat petugas kepolisian di Aceh Barat. (b01/ded)
