Aceh Besar (Waspada Aceh) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Besar meminta pemerintah daerah segera membenahi arah pembangunan agar lebih terukur dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) KNPI 2026 yang digelar di Ingin Jaya, Sabtu (18/4/2026).
“Pembangunan harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ketua KNPI Aceh Besar, Rahmat Aulia.
KNPI menilai, setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar belum menunjukkan arah pembangunan yang konkret, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan.
Sejumlah sektor turut menjadi sorotan, di antaranya pertanian yang dinilai belum memiliki dukungan nyata, serta pariwisata yang masih berjalan tanpa rencana induk yang jelas.
Di sektor kesehatan, KNPI juga mendorong perbaikan kualitas pelayanan, menyusul sejumlah kasus yang dinilai mencerminkan lemahnya sumber daya manusia dalam pelayanan publik.
Merujuk pada kasus dugaan pemberian obat kedaluwarsa di RSUD pada akhir 2024 serta dugaan kelalaian penanganan pasien di Puskesmas Mesjid Raya pada awal April 2026.
“Dua kasus ini menunjukkan lemahnya pelayanan. Penanganannya justru cenderung membela petugas, tanpa keberpihakan nyata kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, KNPI meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam menertibkan aktivitas ilegal, seperti pabrik pupuk liar di Indrapuri dan tambang galian C ilegal di Montasik.
KNPI juga menekankan pentingnya kebijakan yang tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat serta mampu menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, KNPI tetap mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui penerapan sistem portal digital di Pasar Induk Lambaro.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI selama ini berperan sebagai wadah berhimpun berbagai organisasi pemuda sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
Didirikan pada 23 Juli 1973, KNPI mengusung visi menciptakan pemuda yang maju, berkarakter, mandiri, dan berdaya saing sebagai motor penggerak pembangunan.
“KNPI akan terus mengambil peran sebagai mitra strategis yang kritis, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” kata Sekretaris KNPI Aceh Besar, M. Kamil Zuhri.
KNPI berharap catatan yang disampaikan dalam Rakor 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki arah pembangunan ke depan. (*)
