Banda Aceh (Waspada Aceh) – Bank Indonesia (BI) Aceh melaporkan bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan digitalisasi pemerintah daerah (Pemda) di Aceh meningkat pesat sepanjang tahun 2023. Hal ini menandakan kemajuan ekonomi digital yang signifikan di Aceh.
Menurut Kepala BI Aceh, Rony Widijarto, jumlah pengguna QRIS di Aceh per September 2023 telah mencapai 455 ribu user, naik 174 ribu sepanjang tahun 2023 atau 77% dari target sebesar 226 ribu pengguna baru.
Sementara itu, jumlah transaksi QRIS sepanjang Januari hingga September 2023 telah mencapai 5,6 juta transaksi, atau 112% dari target 2023 sebesar 5 juta transaksi. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana hanya terdapat 2,3 juta transaksi sepanjang Januari hingga Desember 2022.
“QRIS merupakan salah satu instrumen pembayaran non tunai yang mudah, cepat, dan aman. QRIS juga dapat mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di Aceh. Kami berharap QRIS dapat semakin diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh,” kata Rony, Selasa (28/11/2023) di Banda Aceh.
Rony juga menjelaskan bahwa BI telah meluncurkan fitur baru QRIS untuk tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau yang lebih dikenal dengan QRIS TUNTAS. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan transfer dana antarpengguna QRIS, serta tarik tunai, dan setor tunai di ATM/CDM atau agen QRIS TUNTAS.
Selain itu, BI juga telah memperluas QRIS antar negara di Thailand, Malaysia dan Singapura. Dengan fitur QRIS Cross Border Payment, wisatawan asal Singapura di Indonesia maupun sebaliknya cukup memindai QRIS merchant/UMKM untuk melakukan transaksi pembayaran.
Di sisi lain, Rony juga mengapresiasi perkembangan digitalisasi Pemda di Aceh. Ia menyebutkan bahwa pada semester I tahun 2023, dari total 24 Pemda di Aceh, telah terdapat sebanyak 14 Pemda yang telah masuk dalam kategori digital, meningkat dibandingkan dengan semester II tahun 2022 sebanyak 9 Pemda. Sementara, 10 Pemda lainnya berada pada tahap maju.
Menurutnya, digitalisasi Pemda merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Digitalisasi Pemda juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“BI Aceh turut secara proaktif melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten terkait dengan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” tutur Rony.(*)
