Senin, Juni 24, 2024
Google search engine
BerandaPresiden: Media Platform Digital Menjajah Pers Indonesia

Presiden: Media Platform Digital Menjajah Pers Indonesia

Banjarmasin (Waspada Aceh) – Presiden Joko Widodo meminta para tokoh pers nasional segera duduk membahas untuk melahirkan regulasi yang berpihak kepada eksistensi pers Indonesia yang makin terjepit dan terjajah oleh masifnya media dengan platform digital.

“Ekosistem media yang baik harus dilindungi. Kini media dengan platform digital sudah sangat menjajah pers Indonesia, sementara hingga sekarang belum ada regulasi untuk melindungi pers Indonesia,” tegas Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Media dengan platform digital yang kini menjelma sebagai “agregator” itu, antara lain, Google, Facebook, Amazon sebagai mesin pencari dan media sosial itu. Kehadirannya telah banyak mematikan bisnis media mainstream, terutama media cetak.

Padahal, kata Jokowi, mereka ini tidak pernah bayar pajak, karena aturan main atau regulasi belum ada. Sementara barang-barang atau produk yang dibeli lewat online terus membanjiri pasar Indonesia.

“Makanya harus diatur. Para tokoh pers dan pemilik media harus duduk bersama untuk melahirkan aturan yang berpihak kepada keberlangsungan pers nasional atau pers di Indonesia.”

Presiden Jokowi mengakui, selama kepemimpinannya pers selalu hadir dan
mewartakan berita baik untuk mendorong optimisme bangsa. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi dari wartawan yang baik dan profesional.

Jurnalis senior Waspada, Aldin Nainggolan, selfie bersama Presiden Jokowi di sela HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020). (Foto/Ist)

“Agenda ke depan kita mendorong agar negara kita Indonesia lebih maju. SDM yang baik, regulasi yang berpihak kepada rakyat, reformasi birokrasi, industrialisasi dan pemindahan ibu kota negara,” lanjut Jokowi.

Khusus program pemindahan ibu kota negara, menurut Presiden, pemerintah sangat serius. Katanya, pemindahan ibu kota negara, merupakan keunggulan sebagai bangsa. Bukan memindahkan orang atau birokrasi, tapi memindahkan pola pikir, pola kerja dan pindah kecepatan perencanaan kerja yang didukung teknologi berbasis data serta riset.

Terkait itu, kanjut Jokowi, setidaknya ada 257 pihak yang ikut desain tentang konsep dan tata ruang ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ibu kota baru ini didesain rendah karbon, smart city. Semua kendaraan menggunakan tenaga listrik. Ramah bagi bersepeda, pejalan kaki dan ramah lingkungan atau alam.

“Kita kedepankan riset kelas dunia. Fasilitas pendukung juga dibangun termasuk daerah penyangga seperti Kalimantan Selatan, dengan dihubungkan jalan tol dari Batu Licin, hanya membutuhkan waktu 3 – 4 jam ke ibu kota negara,“ demikian Presiden.

Hadir pada rangkaian HPN di Banjarmasin, Presiden didampingi sejumlah pejabat tinggi negara seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah menteri.

Menteri yang hadir diantaranya Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Kemudian Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan sejumlah duta besar negara sahabat turut hadir di acara HPN. Tampak hadir juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sejumlah gubernur di Tanah air dan bupati/wali kota yang menerima anugerah kebudayaan dalam rangka HPN tersebut.

Selain itu, para tokoh pers nasional, pengurus PWI Pusat, provinsi dan pengurus PWI kabupaten/kota se Tanah Air.

Turut memberi sambutan, Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh. (Aldin Nainggolan)

 

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER