Banda Aceh (Waspada Aceh) – Polemik pemilihan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS), hingga kini masih terus menjadi perbincangan hangat.
Sosok pemimpin diharapkan yang bisa menjamin eksistensi Bank Aceh Syariah melalui misinya ke depan untuk mendongkrak perekomian Aceh. Untuk itu perlu dikawal bersama.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) digelar Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh dengan tema “Agar Bank Aceh Tetap Terjaga,” di Hotel Kyriad Muraya, Rabu (1/3/2023).
Turut menjadi narasumber Pakar Ekonomi, Prof Mukhlis Yunus, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Anggota DPR Aceh Azhar Abdurrahman yang juga Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).
Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang akrab disapa Abu Doto menceritakan, di masa kepemimpinannya dia telah memperjuangkan Bank Aceh menjadi 100% sebagai Bank Syariah. Tentunya ketika itu, kata Abu Doto, juga terjadi pro dan kontra. Dia juga bercerita bagaimana saat itu berbenturan dengan sistem spin off.
“Dengan demikian saya berniat harus dibuat bank syariah dengan perubahan total 100 persen. Kalau tidak, tentu akan percuma,” jelasnya.
Abu Doto juga sangat mendukung jika kepemimpinan Bank Aceh Syariah adalah putra daerah Aceh.
Sementara Akademisi USK Prof. Mukhlis Yunus juga setuju sosok yang memimpin BAS merupakan putra daerah. Menurutnya hal terpenting adalah sosoknya mampu membawa program baru dalam memajukan Aceh.
“Pemimpin Bank Aceh diharapkan juga menjadi agent of development. Tidak cukup jika hanya dominan mengandalkan pada kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) konsumennya, yang sekarang masih dominan. Ke depan kita giring Bank Aceh juga mengambil peran kredit KUR, memfasilitasi UMKM,” jelasnya.
Terkait akan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dia juga berharap adanya tranparansi bagi publik. Menurutnya bagaiman pemimpin Bank Aceh ke depan, mengerti perbankan syariah, paham peraturan OJK, Bank Indonesia, paham PP nomor 54, dan tidak pernah melanggar AD/ART Bank Aceh Syriah.
Selain itu, ia mengatakan paradigma masyarakat Aceh terhadap Bank Aceh Syariah perlu diubah. Masyarakat Aceh harus berbangga, kehadiran BAS sebagai momentum memperkuat dasar pelaksanaan Syariat Islam di bumi Serambi Mekkah.
Anggota DPR Aceh Azhar Abdurrahman juga menyoroti proses pemilihan calon Direktur BAS yang baru tersebut. Ketika direktur lama habis masa jabatannya, sebaiknya ditunjuk langsung menjadi Plt agar aktivitas perbankan berjalan dengan baik. Selain itu tidak hanya direktur utama yang diganti, namun juga termasuk komisaris utama.
“Kalau ini memang menjadi benefit dan profit pertumbuhan yang bagus,” jelasnya.
Dia juga menambahkan hasil analisis OJK dari segi pembiayaan, Bank Aceh Syariah 83% pembiayaan konsumtif, 9% investasi, 9% untuk modal kerja. Sedangkan rekomendasi BI 40% untuk UMKM, untuk mengatasi kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi.
Azhar mengharapkan Bank Aceh Syariah ke depan tetap fokus dalam meningkatkan perekonomian Aceh. (*)
