Langsa — Penyelidik lapangan dari Rainforest Action Network (RAN) menemukan adanya pabrik kelapa sawit (PKS) baru yang sedang dalam tahap pembangunan berada di lokasi yang berbatasan dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Pabrik tersebut dibangun oleh PT ABN.
Perusahaan itu, sebagaimana disampaikan pihak RAN, memiliki catatan merusak hutan hujan dataran rendah yang menjadi koridor habitat penting gajah Sumatra, yang terancam punah dan sebagai benteng pertahanan perubahan iklim global di Aceh Timur.
“Pabrik ini menjadi perhatian khusus karena dibangun oleh perusahaan yang terungkap melakukan deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL),” kata Direktur Kebijakan Hutan Rainforest Action Network, Gemma Tillack, Rabu (22/1/2020), dalam keterangan tertulisnya kepada Waspadaaceh.com.
Gemma mengatakan, bukti dari foto drone yang dikumpulkan oleh tim investigasi lapangan RAN, menunjukkan bahwa pabrik tersebut berada dekat dengan hutan hujan dataran rendah yang sangat penting. Pembangunan pabrik ini hampir selesai dan siap beroperasi dengan kolam limbah yang akan segera diisi dengan produk limbah beracun sisa produksi minyak sawit.
“Pabrik yang beroperasi di perbatasan Kawasan Ekosistem Leuser memiliki resiko menyuplai TBS dari sumber deforestasi yang ditanam di dalam kawasan lindung. Temuan RAN mengungkap adanya dua pabrik kelapa sawit yang beroperasi di sekitar Kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil telah menerima TBS dari dalam kawasan,” ujarnya.
Gemma menjelaskan, pembangunan pabrik semacam ini akan mendorong deforestasi lebih masif dan menjadikan perusahaan pembeli minyak kelapa sawit dunia beresiko melanggar komitmen nol deforestasi yang diterbitkan secara terbuka (publik).
Sebagai informasi, pada 22 Juni 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, mengatakan, penyegelan atau penutupan area konsesi lahan kelapa sawit PT ABN karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin yang sesuai untuk pembukaan lahan.
Pada bulan Februari 2017, RAN merilis laporan yang menunjukkan deforestasi besar-besaran di perkebunan PT ABN. Padahal moratorium pembukaan hutan di dalam KEL telah diedarkan melalui radiogram Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Radiogram terkait moratorium ini juga ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Husaini Syamaun, dengan memerintahkan kepada seluruh pemegang Hak Guna Usaha atau Izin Usaha Perkebunan dengan konsesi di KEL, untuk menghentikan pembukaan lahan pada 17 Juni 2016 sebagai upaya pemerintah untuk meninjau kembali izin-izin perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan ekosistem itu.
“Tidak hanya beresiko pada kerusakan hutan, pembangunan pabrik kelapa sawit PT ABN ini juga kurang memperhatikan keselamatan pekerja hingga timbul korban kecelakaan kerja. Pada tanggal 22 Juli 2018 terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan dua pekerja PKS PT ABN terjatuh saat mengelas besi untuk pembangunan PKS,” ungkapnya.
Gemma mengutarakan pemegang merek dunia serta beberapa perusahaan minyak kelapa sawit besar, tetap beresiko menyuplai minyak sawit yang bersumber dari TBS yang diproduksi oleh PT ABN.
“RAN meminta agar perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan komitmen untuk tidak membeli dari pabrik baru PT ABN sampai perusahaan ini menerbitkan komitmen untuk melindungi hutan yang tersisa di konsesinya, memulihkan hutan yang telah dibuka, serta membuktikan bahwa pabrik PT ABN memiliki sistem untuk melacak sumber TBS dari perkebunan di luar KEL yang bebas deforestasi. Tidak menanam di lahan gambut dan bebas eksploitasi,” jelasnya.
RAN menilai tahun 2020 merupakan tahun kritis dalam upaya bersejarah untuk melindungi kawasan berkelas dunia seperti KEL dari deforestasi untuk ekspansi kelapa sawit.
Waspadaaceh.com telah berusaha menghubungi pihak PT ABN, namun koresponden kesulitan untuk menemukan narahubung yang bersedia memberikan keterangan terkait tuduhan tersebut. (sulaiman achmad)
