Banda Aceh (Waspada Aceh) – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh Amiruddin menerima secara simbolis sertifikat aset tanah hak pakai Pemko Banda Aceh dari Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jonahar, Senin (13/5/2024), di Pendopo Wali Kota.
Di tempat yang sama, Amiruddin juga menerima hasil pendetailan Zona Nilai Tanah (ZNT) di wilayah Banda Aceh yang telah rampung dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Banda Aceh.
Amiruddin pun menyampaikan terima kasih kepada staf ahli menteri atas penyerahan tersebut dan kerja sama di bidang pertanahan yang terjalin dengan baik selama ini, khususnya antara Pemko Banda Aceh dan Kantor BPN Banda Aceh.
Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penertiban aset berupa tanah dan bangunan milik Pemko Banda Aceh. “Saat ini yang belum (bersertifikat) tinggal 16 persen dari 542 persil. Dengan dukungan BPN, Insyaallah bisa selesai dalam waktun dekat,” ujarnya.
Kemudian mengenai ZNT, Amiruddin menyebutnya penting sebagai dasar penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Ini tentunya akan memudahkan kami mengkalkulasikan harga tanah,” ujarnya.
Dia turut menyatakan siap mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Lengkap di mana secara keseluruhan bidang tanahnya terpetakan dan didata dengan baik. “Kami siap memberikan dukungan yang diperlukan BPN untuk mewujudkannya,” jelasnya.
Sementara Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Jonahar menyampaikan apresiasi terhadap komitmen dan upaya Pemko Banda Aceh dalam bidang pertanahan. “Mari bersama pada Juli 2024 nanti kita wujudkan Banda Aceh sebagai Kota Lengkap,” ungkapnya.
Menurutnya, jika 100 persen bidang tanah telah terdaftar dan terpetakan lengkap dengan data-data yuridis, maka Banda Aceh akan didapuk menjadi Kota Lengkap. “Ini akan menjadi poin tersendiri bagi Banda Aceh di Aceh, bahkan bisa menjadi percontohan di Sumatra,” ujarnya.
Lalu dengan adanya ZNT, ujarnya lagi, akan berimbas pada kenaikan BPHTB sekitar 20 persen. “Logikanya begitu. Dan ke depan Banda Aceh kita dorong untuk memakai peta nilai per bidang tanah, sehingga BPHTB nya bisa naik 100 persen,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait keberadaan tanah wakaf, sebagaimana arahan Menteri ATR/Kepala BPN, ia meminta semua kabupaten/kota di Indonesia untuk meluncukan program khusus agar tidak ada lagi sengketa tanah wakaf. “Kalau bisa selesai 100 persen, Bapak Menteri akan datang langsung ke sini,” ujarnya.
Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Mazwar dan Kepala Kantor Pertanahan Banda Aceh Ramlan beserta jajaran. Sementara Pj Wali Kota Banda Aceh turut didampingi oleh Pj Sekdako Wahyudi bersama para asisten kepala OPD terkait. (*)
