Beranda Info Aceh Jaya Pj Bupati Aceh Jaya Bentuk BUMG Bersama

Pj Bupati Aceh Jaya Bentuk BUMG Bersama

BERBAGI
Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin, memberikan sambutan saat menggelar rapat bersama dengan keuchik, tuha peut dan tokoh masyarakat dalam rangka merealisasikan rencana pembentukan BUMG bersama di Kabupaten Aceh Jaya, Rabu (28/9/2022). (Foto/Ist)

Calang (Waspada Aceh) – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya, Nurdin, melaksanakan rapat bersama dengan keuchik, tuha peut dan tokoh masyarakat dalam rangka merealisasikan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) bersama di Kabupaten Aceh Jaya.

Musyawarah tersebut dilaksanakan di Aula DPMPKB, Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Rabu (28/9/2022).

“Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) bersama Kabupaten Aceh Jaya ini sebagai upaya untuk mendidik pelaku bisnis agar bisa menjadi wirausaha di Aceh Jaya,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya, Nurdin, saat menyampaikan sambutan.

Pj Bupati Aceh Jaya menjelaskan, dalam rangka mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas, saat ini perlu dilakukan upaya mendorong terwujudnya Badan Usaha Milik Gampong bersama.

“Membangun ekonomi di suatu daerah harus memiliki empat hal. Pertama membuat rantai wirausaha agar produk saling terintegrasi, kedua, membangun pasar wirausaha, ketiga, kualitas wirausaha dan keempat, kualitas produk usahanya. Sehingga produk-produk yang dihasilkan harus berkualitas memenuhi standar pasar,” jelasnya.

Menurutnya, Aceh Jaya memiliki potensi yang sangat banyak, seperti memiliki lahan yang luas, produksi besar. Tetapi, saat permintaan barang ataupun produk dalam jumlah yang besar, Aceh Jaya masih kesulitan memenuhinya, sehingga pasar hanya bersifat lokal.

“Salah satu penyebabnya adalah tidak menjadikan suatu komoditi unggulan di tempat kita, dan bagaimana potensi yang ada harus saling terkait sehingga dapat membentuk produk yang besar,” ujarnya.

Nurdin berpesan agar BUMG bersama didesain benar -benar profesional dan tidak ada intervensi birokrasi di dalamnya. Baik itu intervensi birokrasi Pemda, pelaksana, maupun intervensi dari desa. Sehingga badan usaha bisa berjalan secara mandiri.

“Untuk itu, kita meminta agar program BUMG bersama Kabupaten Aceh Jaya dibuatkan aturan tata kelola, transparansi sehingga bisa berkembang dengan maksimal,” pungkasnya. (*)

BERBAGI