Rabu malam itu (14/2), di teras Café Ulos di Medan, kepulan asap rokok sepertinya tak pernah berhenti dari mulut seorang lelaki berperawakan kecil. Lelaki ini tampak energik, begitu lancar dan bersemangat mengungkapkan gagasan-gagasannya.
Dia adalah Akmal Ibrahim,SH, Bupati Aceh Barat Daya, lelaki kreatif yang banyak ide. Malam itu, Akmal baru saja menerima penghargaan SAHABAT WASPADA 2017, yang diserahkan Menteri Kominfo, Rudiantara, di Hotel Aryaduta Medan.
Berulangkali tawanya terdengar meledak-ledak, diikuti tawa beberapa orang yang duduk bersamanya. Sambil menikmati kopi arabika Gayo, Akmal sepertinya tak ingin berhenti “berceloteh,” untuk menyampaikan uneg-unegnya. Hingga akhirnya, lelaki ini mengungkapkan ‘pikiran lain’ seputar pro kontra rencana pembelian 6 unit pesawat terbang, yang digagas Gubernur Aceh, drh.Irwandi Yusuf, M.Si baru-baru ini.
Pembelian pesawat ini, oleh sebagian pengamat, dinilai lebih sebagai pemborosan anggaran dan kurang bermanfaat. Tapi kalangan yang lain menilai, propinsi ini memang membutuhkan alat transportasi cepat seperti pesawat terbang, untuk kepentingan mobilitas masyarakat, ekonomi dan untuk pengawasan perairan Aceh yang cukup luas.
“Kalau saya punya pikiran lain tentang pesawat ini. Aceh memang membutuhkan pesawat untuk penerbangan antar daerah, melayani kebutuhan transportasi masyarakat. Kita punya banyak lapangan terbang perintis,” kata Akmal. Lapangan terbang perintis di Aceh setidaknya saat ini ada sekitar 7 lapangan terbang.
Pemerintah pusat , menurut Akmal, sebenarnya telah mengalokasikan anggaran subsidi untuk transportasi (darat, laut dan udara) di beberapa daerah, termasuk Aceh. Selama ini, kata mantan jurnalis senior tersebut, keberadaan sarana transportasi udara yang ada masih sangat terbatas untuk daerah tertentu saja di Aceh.
“Kita bisa memanfaatkan anggaran subsidi ini untuk membuka jalur-jalur penerbangan yang menghubungkan antar lapangan terbang perintis di Aceh. Bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga akan sangat mendukung meningkatkan kinerja dan mibilitas pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang ada,” lanjut penerima penghargaan Sahabat Waspada 2017 ini.
Melalui program subsidi itu, Akmal memperkirakan, pemerintah Aceh akan mampu menghemat anggaran transportasinya, sekaligus bisa menghidupkan lapangan terbang perintis yang ada di beberapa daerah. Bagi masyarakat, bisa pula meningkatkan mobilitasnya dengan biaya yang lebih murah.
“Ekonomi akan ikut terdongkrak, dan lebih penting lagi, uang untuk ongkos penerbangan akan tetap berputar di Aceh,” ujar Akmal. “Bisa bayangkan, kalau misalnya satu pesawat itu bisa melayani penerbangan Banda Aceh – Nagan – Aceh Selatan – Singkil – Simeulue – Sabang, pulang pergi setiap hari, dengan ongkos yang disubsidi, tentu akan meningkatkan mobilitas antar daerah.
Sedangkan jumlah pesawatnya, menurut Akmal, harus disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga anggaran yang digunakankan juga tidak mubazir, dan justeru menguntungkan daerah.
“Kalau jumlahnya terlalu banyak, tentu akan menjadi beban anggaran, terutama untuk operasional dan perawatannya. Kalau terlalu sedikit – tidak pula mampu melayani kebutuhan masyarakat. Jadi harus benar-benar dihitung dulu berapa unit kebutuhan kita.”
“Harus dilihat dari sisi ekonomisnya, berapa unit pesawat yang sebenarnya fisibel untuk melayani kebutuhan masyarakat di Aceh. Bisa dua, bisa tiga, pokoknya harus dilihat dari sisi ekonomisnya agar tidak menjadi beban,” kata Akmal Ibrahim.
