IDI (waspadaaceh.com): Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, diminta lebih serius memerhatikan nasib guru kontrak, bakti murni dan guru honorer. Para guru non PNS ini rata-rata belum sejahtera kehidupannya. Sementara kinerja mereka setara dengan guru PNS (Pegawai Negeri Sipil), bahkan ada yang lebih aktif dari PNS.
“Demo yang digelar puluhan guru Baca Tulis Quran, karena honor mereka selama 2017 belum dibayar. Cukup mengejutkan kita semua. Apalagi, para guru ini mengajar bidang studi khusus soal Alquran,” kata Aidul Azhar (foto), anggota DPRK Aceh Timur dari Fraksi Gerindra, kemarin.
Aidul berharap, demo guru Baca Tulis Quran (BTQ) tersebut menjadi demo terakhir di Aceh Timur karena secara tidak langsung mencederai sekaligus menodai citra baik sistem pendidikan yang selama ini dijalankan Pemkab melalui Dinas Pendidikan.
“Jadi, apapun dalihnya, honor guru BTQ yang 2017 itu wajib diperjuangkan. Jika memang kasus itu masih terkait dengan Pemerintah Aceh, lantaran pelimpahan wewenang baru diberikan ke kabupaten pada Maret 2017, segera bangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh, agar segera ada solusi terbaik. Intinya, honor para guru ini harus segera dilunasi,” desak Aidul.
Aidul juga berharap, Dinas Pendidikan segera melakukan survei khusus yang konprehensif untuk menilai kinerja para guru honorer dan guru bakti di Aceh Timur. Tujuannya agar ada semacam database soal kinerja dan prestasi guru honor, dan data itu bisa menjadi pertimbangan untuk mengangkat yang bersangkutan menjadi guru PNS atau minimal guru kontrak daerah.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 40 Guru BTQ dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur melakukan demo damai, di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor DPRK Aceh Timur, di Idi, Rabu (14/2) pagi. Mereka menuntut honor yang tertahan mulai bulan Januari 2017 hingga Februari 2018, segera dibayar.
“Kalau kasus ini tidak segera diselesaikan, kami akan demo yang lebih besar lagi ke Banda Aceh, dan kami akan menuntut Kadisdik segera mundur dari jabatannya, karena tidak mampu menampung aspirasi guru BTQ,” tegas Tgk Safwandi, koordinator aksi.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur, Abdul Munir, yang menemui langsung para demonstran menjelaskan, honor guru BTQ Aceh Timur tahun 2017 belum dibayar lantaran pelimpahan tanggungjawab dari Pemerintah Aceh, baru diterima pihak kabupaten pada pertengahan Maret 2017.
“Saat itu, anggaran Aceh Timur untuk 2017 telah selesai dibahas. Tidak mungkin lagi kita usul dalam APBK murni. Sedangkan dalam APBK-Perubahan, tidak ada dana yang bisa kita geser lantaran semuanya sudah habis terpakai,” kata Abdul Munir. Khusus untuk honor guru BTQ tahun 2018, lanjut Abdul Munir, anggarannya sudah disiapkan dan saat ini sedang dalam proses verifikasi oleh Bappeda.(b19/I).
