Banda Aceh (Waspada Aceh) – Realisasi investasi di Aceh hingga semester I 2026 baru mencapai sekitar Rp3 triliun atau 31 persen dari target Rp9,8 triliun. Pemerintah Aceh pun mendorong penguatan sektor unggulan, industrialisasi, dan perbaikan iklim investasi untuk mengejar target tersebut.
Hal itu disampaikan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Ramadhani, dalam Aceh Economic Forum (AEF) 2026 di Balai Meuseuraya Aceh, Kamis (22/10/2026).
Dalam paparannya bertema Strategi Peningkatan Investasi sebagai Sumber Pertumbuhan Aceh Jangka Panjang, Ramadhani mengatakan capaian investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka realisasi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak bangga dengan angka-angka, tetapi berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar investasi ke depan berdampak positif secara inklusif dan berkelanjutan kepada masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pada 2025 realisasi investasi Aceh mencapai sekitar Rp9 triliun dari target hampir Rp9,5 triliun atau sekitar 95 persen.
Namun, capaian investasi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV 2025, ekonomi Aceh mengalami kontraksi sekitar 1,61 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun tersebut tercatat 2,97 persen.
Menurut Ramadhani, dampak bencana, kerusakan sarana dan prasarana, kenaikan harga logistik, serta biaya hidup turut menjadi tantangan bagi perekonomian Aceh.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi untuk mempercepat rekonstruksi pascabencana sekaligus memastikan pemulihan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.
“Percepatan rekonstruksi harus dilakukan melalui kolaborasi semua pihak, terutama dengan pemerintah pusat, agar rekonstruksi Aceh pascabanjir bandang terlaksana tepat waktu,” katanya.
Ramadhani mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah keterbatasan belanja pemerintah dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Menurut dia, investasi ke depan harus diarahkan pada industrialisasi agar Aceh tidak terus bergantung pada penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah.
Ia mencontohkan sektor pertanian dan perkebunan yang perlu dikembangkan melalui industri pengolahan sehingga menghasilkan produk setengah jadi atau barang jadi dengan nilai tambah lebih tinggi.
Dengan demikian, investasi tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
“Paradigma lama, ketika kita menjual hasil panen atau bahan mentah, harus kita tinggalkan. Kita perlu bertransformasi menjadi ekonomi yang mampu menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi,” ujarnya.
4 Fokus Pengembangan Investasi
Untuk mendorong pertumbuhan investasi jangka panjang, Pemerintah Aceh menetapkan empat fokus pengembangan, yakni infrastruktur dan energi, agroindustri, pariwisata, serta pengembangan kawasan investasi.
Pada sektor energi, penemuan sumber gas di Blok South Andaman diharapkan menjadi peluang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh.
Sementara itu, pengembangan agroindustri diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal melalui pengolahan di dalam daerah. Adapun sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar untuk menarik investasi dengan dukungan kolaborasi berbagai pihak.
Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi kawasan investasi, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta kawasan industri lainnya.
Meski memiliki potensi, Ramadhani mengakui belum banyak investor yang masuk dan mengembangkan usaha di kawasan-kawasan tersebut. Karena itu, perbaikan infrastruktur, kepastian regulasi, dan daya tarik investasi perlu diperkuat.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong menyusun penawaran proyek investasi yang telah dipersiapkan agar lebih mudah ditawarkan kepada calon investor.
Investasi Harus Melibatkan Masyarakat
Ramadhani menegaskan, investasi yang dikembangkan di Aceh juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).
Menurut dia, masyarakat sekitar tidak boleh hanya menjadi penonton dalam kegiatan investasi, tetapi perlu dilibatkan dan memperoleh manfaat langsung, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan transfer pengetahuan.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik, akses pembiayaan, serta regulasi yang memberikan kepastian bagi investor dalam jangka panjang.
Di sisi lain, persepsi terhadap Aceh juga menjadi perhatian. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang akurat mengenai keamanan, potensi ekonomi, serta peluang kerja sama investasi di daerah tersebut.
Ramadhani berharap media turut berperan menyampaikan informasi mengenai potensi Aceh secara proporsional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan calon investor.
Menurut dia, perbaikan iklim investasi harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing tenaga kerja, kepastian kebijakan, hingga penguatan pasar dan daya beli masyarakat.
Dengan langkah tersebut, investasi diharapkan tidak hanya mengejar target nominal, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
