Kamis, April 18, 2024
Google search engine
BerandaAcehPemerintah Aceh Diminta Penuhi Hak Perempuan dalam Pengelolaan SDA

Pemerintah Aceh Diminta Penuhi Hak Perempuan dalam Pengelolaan SDA

Banda Aceh (Waspasa Aceh) – Kesempatan perempuan untuk memperoleh haknya atas wilayah kelola dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih sangat minim.

Pelibatan perempuan dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan, baik di tingkat desa maupun provinsi masih kurang. Aspirasi perempuan masih kurang diakomodir, karena kurangnya regulasi yang mengatur pelibatan perempuan secara adil dan setara.

Hal itu disampaikan oleh kelompok perempuan yang tergabung sebagai Perempuan Penjaga Sumber Daya Alam (PPSDA), Perempuan Paralegal Lingkungan Hidup dan Tengku Inong (Ulama Perempuan) Aceh, dalam ruang dialog pada kegiatan Leuser Festival 2022 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (27/9/2022).

Perwakilan Perempuan Paralegal Lingkungan Hidup, Yessi mengatakan, pemerintah diminta untuk menjamin akses perempuan untuk berpartisipasi dan kontrol pada setiap kebijakan terkait pemanfaatan SDA. Selain itu serius dalam proses penegakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan.

“Pemerintah saat ini juga belum sepenuhnya transparan terkait informasi pengelolaan SDA,” jelasnya.

Dia juga menyebutkab, dalam kepengurusan Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Aceh, keterwakilan tengku inong (ulama perempuan) dalam struktur majelis MPU di kabupaten maupun provinsi sangat penting dan dibutuhkan. Semua itu untuk memastikan hak-hak perempuan Aceh memperoleh kedudukan yang sama, secara adil dan setara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MPU.

Pemerintah diminta untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi tengku inong secara sistematis terutama terkait isu lingkungan dan agama. Dengan demikian kualitas partisipasi tengku inong dalam ruang pembangunan termasuk di sektor lingkungan hidup dan kehutanan semakin berkualitas.

“Pemerintah Aceh diharapkan membuka akses seluas-luasnya untuk komunitas perempuan sehingga dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh secara spesifik. Seperti program perhutanan sosial, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya komunitas perempuan,” lanjut Yessi membacakan kesimpulan dialog tersebut. (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER