Banda Aceh (Waspada Aceh) – Partai nasional (Parnas) maupun partai lokal (Parlok) yang ada di Aceh berkomitmen melaksanakan Pilkada tahun 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (Rakor) dan penegasan sikap bersama terkait pelaksanaan Pilkada Aceh serentak tahun 2022, dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, di Gedung Utama DPRA di Banda Aceh, Rabu (24/3/2022).
Rapat koordinasi ini dihadiri masing-masing perwakilan partai, pihak KIP (Komisi Independen Pemilihan), dan perwakilan Gubernur Aceh, serta anggota Komisi I DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).
Dari parnas maupun parlok, masing-masing menyampaikan pendapat ataupun sikap tegasnya terhadap pelaksanaan Pilkada 2022.
Semua partai baik itu Demokrat, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, Gerindra, PNA, P3, SIRA, PDA, PA, PAN, PKS, PBB Aceh dan PKPI Aceh memiliki komitmen pelaksanaan Pilkada di Aceh tahun 2022.
Adapun sikap tegas yang dikeluarkan, bahwa parlok dan parnas mendukung pelaksanaan Pilkada tahun 2022. Dari perwakilan parnas maupun parlok memberikan solusi kepada DPRA agar melakukan koordinasi dengan presiden dan Kemendagri.
Selain memberikan sikap yang tegas, parlok dan parnas juga menanyakan tentang anggaran untuk Pilkada Aceh bila dilaksanakan tahun 2022.
Berita terkait:Â Waspada Aceh DPRA Rakor dengan KIP: Pilkada Aceh 2022 Belum Jelas
Terakhir perwakilan dari partai memberikan apresiasi kepada DPRA dan KIP Aceh yang telah melaksanakan roadshow. Namun dari partai juga menilai bahwa sikap Gubernur Aceh terkait Pilkada 2022 masih adem ayem.
Sementara itu, Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri mengatakan, untuk tahapan Pilkada 2022, KIP Aceh sudah menyurati Gubernur Aceh. Namun, kata dia, sampai saat ini belum ada panggilan kepada KIP Aceh untuk membahas masalah anggaran Pilkada.
“Kami jauh-jauh hari sudah merencanakan masalah pilkada. Hari ini kami sudah masuk ke tahap perencanaan. Dalan 7 hari kedepan atau 1 April nanti sudah masuk ke tahap penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA). Perlu kami sampaikan bahwa, sampai saat ini pihak KIP belum menerima sepeser pun anggaran pilkada dari Pemerintah Aceh,” sebutnya.
“Jangan paksa-paksa KIP untuk tanggungjawab. Kami sudah tanggungjawab, namun pemerintah belum ada memberikan sikap tegas tentang anggaran,” lanjutnya.
“Hari ini kita tunggu sikap Pemerintah Aceh terkait anggaran pilkada. Kalo anggaran tidak ada maka KIP tidak bisa jalan,” tegasnya.
Perwakilan Pemerintah Aceh, Khamaruddin Andalah, mengatakan, Gubernur Aceh juga berkomitmen terhadap pelaksanaan pilkada. Namun anggota rapat mengatakan sikap tegas dari pemerintah belum terlihat sampai saat ini. (Kia Rukiah)
