Banda Aceh (Waspada Aceh) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 menyoroti sejumlah persoalan pelayanan di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh saat melakukan kunjungan kerja, Jumat (8/5/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Tim Pansus LKPJ DPRA, Ilmiza Saaduddin Djamal, didampingi Sekretaris Tim Pansus LKPJ DPRA, Khalid, bersama sejumlah anggota pansus dan tenaga ahli.
Rombongan meninjau langsung sejumlah fasilitas pelayanan rumah sakit, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang cuci darah, hingga ruang rawat inap.
Dalam peninjauan tersebut, pansus menemukan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, seperti antrean pasien di poliklinik yang masih panjang, keterbatasan kamar rawat inap, kerusakan pendingin ruangan, hingga persoalan ketersediaan obat-obatan.
Direktur RSUDZA, dr Muhazar, bersama jajaran direksi dan manajemen turut mendampingi kunjungan tersebut.
Sekretaris Pansus LKPJ DPRA, Khalid, mengatakan pansus ingin memastikan berbagai program yang telah direncanakan pemerintah benar-benar memberi dampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami melihat langsung bagaimana realisasi pelayanan di lapangan. Memang ada sejumlah hal yang sudah berjalan baik, tetapi masih ada persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi,” kata Khalid.
Sementara itu, anggota pansus, Arif Fadillah, menyoroti sulitnya pasien mendapatkan kamar rawat inap.
Ia menyebut terdapat sejumlah pasien yang harus menunggu selama beberapa hari sebelum dipindahkan ke ruang perawatan.
“Ini bukan satu dua kasus saja. Ada sekitar 18 kasus yang menjadi perhatian kami. Jangan dianggap persoalan biasa karena ini menyangkut pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu antrean panjang di sejumlah poliklinik yang dinilai memengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien. Menurut dia, rumah sakit perlu memiliki strategi agar penumpukan pasien dapat dikurangi sehingga pelayanan lebih maksimal.
Anggota pansus lainnya, Fuadri meminta manajemen rumah sakit lebih memprioritaskan program pengadaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama ketersediaan obat-obatan.
“Jangan sampai masyarakat terus mengeluh soal obat yang tidak tersedia,” ujarnya.
Selain itu, pansus menegaskan pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan teknis maupun administrasi.
“Siapa pun pasiennya, dari mana pun asalnya, orientasi pelayanan tetap harus menyelamatkan nyawa manusia,” jelasnya.
Pansus juga mengingatkan agar tidak ada penolakan pasien, termasuk pasien yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Direktur RSUDZA dr Muhazar mengakui rumah sakit saat ini menghadapi lonjakan pasien yang berdampak pada kepadatan layanan.
Terkait keterbatasan ruang rawat inap, ia mengatakan RSUDZA sedang melakukan penambahan kapasitas tempat tidur..”Saat ini dari 745 tempat tidur akan kita maksimalkan menjadi 838 tempat tidur,” ujar Muhazar.
Ia mengatakan pihaknya juga berupaya mengurangi antrean panjang di poliklinik dengan membuka layanan lebih pagi serta mengembangkan poliklinik eksekutif.
“Kami akan buka pelayanan poliklinik sejak pagi dan memfungsikan poli penyakit dalam menjadi poliklinik eksekutif agar antrean bisa terurai,” katanya.
Terkait ketersediaan obat, Muhazar membantah rumah sakit tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien. Menurut dia, kendala utama terjadi pada distribusi dari pihak vendor.
“Kita pesan 10 ribu pcs untuk tiga bulan, tapi yang direalisasikan vendor hanya sebagian setiap minggu. Itu yang menyebabkan gangguan pelayanan,” ujarnya.
Ia memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan dan pembayaran kepada vendor akan terus diupayakan agar distribusi obat tidak terganggu.
Selain itu, pihak rumah sakit juga menanggapi persoalan beban utang yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Manajemen RSUDZA menyebut pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap sembari mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Saat ini, posisi utang rumah sakit masih dalam proses audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat.
“Audit tahap kedua sedang berjalan selama 12 hari dan akan selesai pada 14 Mei nanti. Setelah itu baru akan terlihat detail posisi utang sebenarnya,” ujarnya.
Selain persoalan utang, pansus juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran, termasuk pengadaan videotron di tengah masih adanya keluhan terkait fasilitas dasar pelayanan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUDZA mengatakan program yang tidak terlalu mendesak dapat dievaluasi kembali.
“Prioritas utama tetap obat-obatan dan pelayanan pasien. Pengadaan sekunder seperti videotron bisa saja dievaluasi kembali,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, pansus juga menyoroti kondisi lingkungan rumah sakit, termasuk masih adanya keluarga pasien yang tidur di area rumah sakit.
Pihak RSUDZA menyebut rumah sakit sebenarnya telah memiliki rumah singgah, namun pemanfaatannya belum optimal dan akan terus dibenahi.
Usai dari RSUDZA, pansus dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa Aceh, Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, serta sektor pendidikan. (*)
