Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk mencari strategi mencari solusi terkait berkurangnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Hal itu, disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRA, M. Rizal Fahlevi Kirani, dalam rapat paripurna DPRA tahun 2023 dalam rangka pembahasan rancangan Qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2022.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki itu berlangsung di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (2/8/2023).
Pada kesempatan tersebut, Jubir Banggar DPRA Fahlevi menyampaikan sebanyak 26 rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2022, salah satunya tentang dana Otsus.
Pada kesempatan itu, Fahlevi selaku Jubir Banggar secara tegas meminta Pj Gubernur Aceh untuk melakukan upaya alternatif dalam mencari skema pendanaan lain dengan kementerian atas program dan kegiatan yang menimbulkan pendanaan besar dan berkelanjutan.
“Misalnya Jalan MYC, KIA Ladong, dan pembangunan rumah sakit regional lainnya. Alternatif ini adalah upaya proteksi untuk mencegah pendanaan pasca berakhirnya dana Otsus Aceh tahun 2027,” tegasnya.
Selain itu, tambah Fahlevi, mendorong Pj Gubernur Aceh untuk menuntaskan seluruh program yang direncanakan termasuk melakukan advokasi kebijakan dana Otsus Aceh. Menurut tim Banggar DPRA, belum ada upaya khusus dari Pj Gubernur Aceh dalam mencari solusi terkait dana Otsus ini.
“Karena ketika melihat fakta saat ini tidak ditemukan adanya upaya khusus dari Pj Gubernur Aceh untuk melakukan advokasi simultan untuk kepentingan masa depan Otsus Aceh,” tegasnya. (*)
