Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025. Upaya pemulihan diharapkan dapat mengembalikan kesejahteraan warga sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru akibat bencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pembangunan kembali pascabencana membutuhkan kerja sama pemerintah dan berbagai pihak agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Aceh bisa sejahtera. Jangan sampai akibat bencana ini muncul persoalan kemiskinan baru,” kata Nurlis dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Menurut Nurlis, koordinasi Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana dilakukan melalui kementerian dan instansi terkait. Salah satu sektor yang mendapat dukungan adalah pertanian.
Ia menyebut Menteri Pertanian telah menyampaikan dukungan senilai Rp 1,6 triliun untuk Aceh. Anggaran tersebut berada di kementerian terkait dan pelaksanaannya dilakukan melalui program yang dikelola masing-masing instansi.
Dukungan tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam pembahasan pemulihan pascabencana. Namun, rincian program, sasaran penerima, dan realisasi penggunaannya perlu dilihat untuk mengetahui dampaknya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.
Selain pemulihan ekonomi, Nurlis menyampaikan perkembangan serapan anggaran Pemerintah Aceh diumumkan secara berkala. Dalam diskusi itu, ia menyebut serapan anggaran telah mencapai 37 persen dan ditargetkan melampaui 50 persen pada awal November 2026.
Menurut Nurlis, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui situs P2K Provinsi Aceh atau meminta penjelasan langsung kepada dinas terkait mengenai penggunaan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bersama Jaringan Survei Inisiatif (JSI) menjelang setahun bencana hidrometeorologi di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera.
Diskusi itu turut menghadirkan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, Direktur Flower Aceh Riswati, dan tokoh pers Aceh Nurdin Hasan. Pembahasan mencakup transparansi anggaran, mitigasi bencana, pemulihan ekonomi, serta pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan. (*)
