Medan – Praktisi energi di Sumatera Utara, Johan Brien, mengingatkan sejumlah LSM lingkungan, termasuk YEL (Yayasan Ekosistem Lestari) dan Walhi, jangan pernah berpikir untuk menggagalkan proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia.
Ada beberapa proyek PSN yang saat ini mendapat “serangan” dari sejumlah LSM lingkungan, salah satunya PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Batangtoru. Bahkan LSM ini melakukan mobilisasi masyarakat yang tidak mengerti serta memfasilitasi sejumlah jurnalis (menyiapkan transportasi udara, mobil, hotel dan lainnya) untuk kampanye mereka, terkait pembangunan pembangkit energi kelistrikan, yakni PLTA Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
“Sumut masih membutuhkan berbagai sumber energi, seperti energi bahan bakar dan termasuk kelistrikan. Apalagi, sebagai kota dan provinsi terbesar di Indonesia. Sumut masih perlu energi kelistrikan yang baru mengingat perkembangan industri dan dunia usaha juga semakin pesat,” kata Johan Brien kepada wartawan, Rabu (24/4/2019).
Johan yang juga Wakil Ketua Bidang Energi KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Sumut ini menilai bahwa energi baru kelistrikan sangat dibutuhkan. Perkembangan prekonomian daerah dan industri menjadi salah satu faktornya.
“Apakah mau, industri kita di daerah terganggu dengan listrik yang kurang. Kita masih butuh listrik. Jika sering mati lampu, siapa yang dirugikan? Produktifitas industri juga akan terganggu. Maka kita akan kalah bersaing dengan negara maju. Apa mau? Kita kalah dengan negara tetangga seperti Singapura?,” tegasnya.
Johan yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguna Gas (Apigas) Sumut ini menuturkan setiap proyek nasional untuk energi harus didukung. Seperti PLTA Batangtoru dan PLTA Tampur di Gayo Luwes, Aceh, yang masuk dalam proyek strategis nasional.
“Khusus NGO lingkungan. Jangan cuma bisa protes. Jangan hanya berdasarkan teori. Jika dibilang PLTA Batangtoru beroperasi maka air sungai akan surut, silahkan anda buktikan secara ilmiah dan konkret. Jangan hanya bersuara tanpa pembuktian,” jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa PLTA Batangtoru sebagai proyek PSN, tentu sudah punya izin dan kajian, dalam mendapatkan izin itu. Tentunya sudah ada kajian lingkungan dan lainnya. Apalagi proyek PSN ini bagian dari proyek untuk mengatasi kekurangan energi listrik yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan, yang ramah lingkungan.
“Kajian itu kan sudah ada dari lembaga berwenang. Silahkan anda banding dengan data ke lembaga lingkungan pemerintah yang mengeluarkan kajian. Jangan hanya protes saja,” ungkapnya.
Johan mengajak NGO lingkungan, termasuk YEL dan Walhi, untuk berpikir rasional, karena proyek PLTA itu merupakan salah satu potensi daerah yang akan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat. Bahkan, dia menantang pembuktian lebih bagus dilakukan setelah proyek beroperasi.
“Silahkan anda buktikan nanti, setelah proyek beroperasi. Apakah yang dituduhkan itu terjadi, seperti air sungai susut? Buktikan setelah PLTA beroperasi. Jadi lebih mudah dibuktikan. Buat komitmen bersama. Jadi nanti kalau terbukti kan bisa dituntut. Jangan cuma koar-koar. Ini baru benar,” tegasnya.
Masyarakat Mulai Gerah
Sementara itu, masyarakat di Marancar, dimana lokasi PLTA akan dibangun, mengaku gerah dengan oknum-oknum LSM lingkungan, yang melakukan “kampanye hitam” dengan memanfaatkan sejumlah masyarakat.
“Saya pernah diajak pertemuan oleh mereka. Memang dalam pertemuan itu, LSM itu tidak langsung menyebutkan tujuannya untuk menghambat PLTA. Tapi tau-tau dalam pemberitaan di media dan tv, seolah-olah masyarakat keberatan dengan PLTA.”
“Padahal kami justeru mendukung PLTA,” kata Siregar, warga Marancar Julu kepada waspada, Rabu (24/4/2019). Kata dia, bahkan LSM tersebut menyebarkan isu hoax, dengan mengatakan bahwa ada 800 individu orang utan di sekitar areal PLTA.
“Kalau di sekitar PLTA ada 800 individu orang utan, tentu setiap hari kami akan berjumpa dengan orang utan. Saya setiap hari ke ladang, lokasinya berbatas dengan PLTA. Bahkan seumur hidup saya baru sekali melihat ada orang utan di dekat itu,” tegas Siregar.
Masyarakat di beberapa desa yang menjadi lokasi pembangunan PLTA ini juga mengaku heran, mengapa oknum LSM lingkungan hanya mengkritisi pembangunan PLTA, sementara ada perusahaan tambang emas yang mengeruk isi perut bumi di dekat lokasi PLTA, dan menyebabkan hutan gundul, tidak menjadi perhatian LSM itu.
“Ada apa ini sebenarnya? Apa kepentingan mereka ini, siapa yang membayar mereka?,” tanya Siregar. Siregar mengatakan, masyarakat akan bertindak bila nantinya para oknum LSM tersebut kembali melakukan provokasi terhadap masyarakat.(sad)
