Jakarta (Waspada Aceh) – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) hingga akhir November 2018 mencapai US$327,9 miliar atau sekitar Rp4.701 triliun (asumsi kurs Jisdor periode yang sama Rp14.339 per dolar AS).
Dengan jumlah itu, posisi utang Indonesia meningkat 7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu US$348,32 miliar.
Data Statistik ULN BI, menunjukkan, kenaikan utang luar negeri pada November dicatatkan pemerintah maupun swasta. Utang pemerintah tercatat meningkat 4,4 persen menjadi US$180,5 miliar, sedangkan utang swasta naik 10,1 persen menjadi US$189,35 miliar.
“Posisi ULN pemerintah meningkat US$5,1 miliar dibanding akhir bulan sebelumnya. Peningkatan terutama dipengaruhi arus masuk dana investor asing di pasar SBN,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (16/1/2019).
Sementara itu, ULN swasta pada November 2018 meningkat US$7,1 miliar jika dibanding akhir bulan sebelumnya. Peningkatan utang didorong neto pembelian surat utang korporasi oleh investor asing, tulis CNNIndonesia.com.
“ULN swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian,” jelas Agusman.
Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta itu, menurut Agusman, mencapai 73,9 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pada bulan sebelumnya 72,9 persen.
Sementara itu, Agusman menekankan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir November 2018 yang tetap stabil di kisaran 34 persen.
Menurutnya, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 84,8 persen dari total ULN. Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (cnnindonesia.com)
