Sigli (Waspada Aceh) – Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-35 Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Pidie, Aceh, yang telah berakhir, ternyata menyisakan cerita miring terkait dengan kinerja dan pendanaannya.
Kegiatan yang ditutup secara resmi pada Sabtu malam (28/7/2018) di halaman Masjid Miftahul Jannah di Kecamatan Mila, Pidie, disebut-sebut diwarnai pungutan dana desa dan kinerja panitia yang kurang memuaskan.
Anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh (F-PA) Tgk.Jailani atau akrab disapa Atok Jailani, kepada Waspadaaceh.com, Senin (30/7/2018), mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari masyarakat dan dari peserta tentang buruknya pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Pidie tersebut.
Keluhan itu antara lain tentang tempat penginapan, sulitnya memperoleh air bersih dan banyak persoalan lain. Kata Atok Jailani, meski kegiatan MTQ Pidie ke-35 itu telah mendapat kucuran dana bersumber dari APBK 2018 sebesar Rp1,5 miliar, namun terindikasi adanya pungutan dana desa dari setiap gampong (desa) senilai Rp1 juta/desa.
Pemkab Pidie melalui camat diduga masih melakukan pemungutan dari setiap gampong. Bahkan pungutan juga dilakukan kepada warga dengan mengedarkan amplop ke setiap rumah. Menurut politisi senior Partai Aceh tersebut, hal itu menyalahi aturan.
“Sekarang yang dapat kami lakukan adalah memaparkan keluhan masyarakat. Seperti pungutan dana dari setiap desa yang dilakukan oleh Pemkab Pidie melalui kecamatan dan edaran amplop ke setiap rumah warga dengan dalih kegiatan MTQ. Sementara untuk suksesnya kegiatan MTQ Pidie ke-35, kita sudah mengalokasikan dana bersumber dari APBK Pidie 2018 senilai Rp 1,5 miliyar,” katanya.
Atok Jailani mengatakan pihaknya akan segera mempertanyakan kepada Pemkab Pidie tentang masalah itu dalam pertemuan resmi antara DPRK dengan Pemkab Pidie, dalam waktu dekat.
Tidak Ada Instruksi
Kadis Syariat Islam, Kabupaten Pidie, T.Sabirin, yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) harian MTQ Pidie ke 35, membantah terkait adanya pungutan dana desa tersebut.
Sabirin menyebut tidak ada instruksi untuk meminta sumbangan dari dana desa. Meskipun ada beberapa desa mengaku dipungut biaya, hal itu di luar dari pengetahuan pihaknya.
“Mungkin itu ide spontan dari masyarakat yang ingin menyumbang untuk utusan atau khafilah-khafilah dari desanya. Yang jelas kami tidak melakukan instruksi untuk pungut biaya,” katanya.
Dia menyebutkan tentang adanya masyarakat yang mengatakan bahwa tempat penginapan tidak layak dan sulit memperoleh air bersih. Hal itu menurut dia, terjadi di MTQ mana pun.
Terlbih MTQ tingkat kabupaten, tempat penginapan para peserta menggunakan rumah warga yang tentunya rumah di kampung tidak sebaik rumah warga di perkotaan. “Soal air bersih, di daerah ini sedang terjadi kemarau. Namun kita siagakan truk dari PDAM dan truk pemadam kebakaran. Jadi tidak ada persoalan yang besar, saya pikir lumrah,” kilahnya.
Pada sambutan penutupan MTQ ke 35 di Kecamatan Mila tersebut, Sabtu malam (28/7/2018), Bupati Pidie, Roni Ahmad, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemberitaan yang menyebutkan kegiatan MTQ Pidie ke 35 terlaksana amburadul.
Bupati pun dengan nada tegas mengatakan informasi itu tidak benar. Dalam pidatonya itu, Roni Ahamad mengatakan bahwa berita miring itu sengaja disampaikan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk menyudutkan kegiatan syiar Islam yang dilaksanakan Pemkab Pidie. (b10/B01)
