Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh telah menyepakati pembentukan Tim Pengendali Harga TBS sawit, terkait dengan semakin terpuruknya harga sawit di daerah itu dari sekitar Rp1.800/Kg menjadi hanya sekitar Rp800/Kg.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, A.Hanan, kepada Waspadaaceh.com, Senin (30/7/2018), mengatakan, terkait anjloknya harga TBS, pihaknya dengan DPR Aceh, telah melakukan pertemuan guna membahas hal tersebut.
Menurutnya, selain faktor internal, faktor eksternal, seperti perang dagang antara China dan Amerika, peningkatan produksi minyak nabati, seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari, menjadi persoalan tersendiri yang berkontribusi pada anjloknya harga TBS kelapa sawit.
Sementara itu, terangnya, faktor internal, diantaranya dikarenakan keorganisasian antara petani dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih kurang, rantai distribusi dan rantai pemasaran, juga produksi TBS yang menumpuk pasca lebaran beberapa waktu lalu.
“Saat libur panjang lebaran, banyak PKS yang menghentikan operasi, dan ini berakibat penumpukan TBS,” katanya melanjutkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distabun) Aceh, Azanuddin Kurnia menambahkan, upaya lain yang akan dilakukan, pihaknya akan mendorong petani dan pengusaha untuk membentuk sistem rayonisasi dalam penjualan harga TBS.
Upaya lain, sambungnya, kerjasama antara HGU, PKS dan petani saat ini masih belum terorganisir dengan baik. Untuk itu Distabun Aceh akan mendorong adanya wadah ketiga elemen ini.
Azan juga menyampaikan Distabun Aceh sendiri telah mendesain program jangka menengah dalam upaya penataan persawitan Aceh. Diantaranya mendorong moratorium sawit dengan aksi nyata, dan menjalin kemitraan dengan instansi terkait untuk investasi di sektor industri turunan CPO.
“Insya ALlah pada tahun 2018, pihaknya akan melaksanakan replanting terhadap 12.258 hektar kebun sawit di seluruh Aceh,” paparnya.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Aceh, Sabri Basyah, kepada Waspadaaceh.com, Selasa (31/7/2018), menerangkan, adanya faktor eksternal, yakni penurunan harga CPO dunia.
Tapi, kata Sabri, penurunan harga ini memang agak aneh, sebab selisihnya terlalu jauh, dan sangat tajam. Karena itu, perlu ada upaya dan langkah taktis untuk menyelamatkan petani sawit dari kerugian yang besar.
Terang Sabri, mereka telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh dan legislatif. Dalam rapat tersebut, GAPKI menyarankan untuk segera dibentuk tim tripartit atau lembaga yang terdiri dari tiga komponen, yakni petani, pengusaha dan pemerintah. Keberadaan lembaga ini nanti, jelas Sabri, akan melakukan pemantauan dan berupaya menstabilkan kondisi dan harga TBS yang sewaktu-waktu mengalami penurunan tajam.
Sebenarnya, ungkapnya, tim ini sudah ada pada periode lalu. Tapi karena pergantian pucuk pemerintahan, maka terjadi kevakuman. Kiranya pada masa pemerintahan baru ini dapat dibentuk kembali, harap Sabri (cho)
