Banda Aceh (Waspada Aceh) – Aksi mosi tak percaya yang digelar puluhan mualem eks Tripoly-Libya ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar, yang saat ini juga menjabat sebagai Sekjen Partai Aceh.
“Ya biasa lah, dalam sebuah organisasi besar, timbul gerakan seperti itu. Sebagian besar saya kenal mereka. Biasalah sudah lama tidak dapat panggung,” tegas Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, saat dikonfirmasi Waspadaaceh.com, terkait pernyataan sikap puluhan mantan kombatan GAM eks Tripoly – Libya, Kamis(17/03/2022).
Namun, Abu Razak mengakui bahwa yang melakukan aksi di kantor KPA Pidie memang eks Tripoly- Libya. “Saya dan Mualem (Muzakir Manaf) juga eks Libya,” kata Abu Razak.
Muzakir Manaf, seperti dikutip Abu Razak, mempertanyakan siapa yang menunjuk mereka sebagai Mualimin. “SKnya mana? Siapa yang keluarkan.”
Seingat Abu Rajak, lembaga Mualimin pertama lahir dalam sebuah rapat di Lhokseumawe tahun 2007. Waktu itu ditunjuk Syarifuddin Hasyim (Din Kepala), Sekretaris, Abubakar dan Bendahara Makaruddin Abubakar.
Dalam perjalanan, lembaga ini kurang berfungsi karena dalam Pilkada berbeda aspirasi. “Waktu itu yang menandatangai SK adalah Mualem sebagai panglima tertinggi dan mendapat persetujuan Wali Nangroe,” terang Abu Razak.
Kemudian Abu Razak mengilas balik saat konflik, pasca Pengalima Abdullah Safi’i wafat, Mualem sebagai penggantinya, sampai sekarang. Sementara dirinya (Abu Razak) sebagai komandan operasi, sedangkan Tgk Ni dan yang lainnya adalah pimpinan wilayah.
Tetap Solid
Abu Razak menjelaskan sampai sekarang 23 Panglima Wilayah PA dan KPA se Aceh tetap solid dan tidak merasa terganggu adanya mosi tidak percaya yang dilancarkan sekitar 15 kombatan eks Tripoly-Libya Kamis tadi.
“23 Panglima PA/KPA, percayakan kepemimpinan Mualem dan didukung penuh oleh Paduka Yang Mulia, Malik Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar,” tandas Kamaruddin Abubakar.
Meski tidak merasa terganggu, lanjut Abu Razak, Mualem bersama dia dan petinggi KPA/PA akan duduk bersama menyikapi hal tersebut. “Tunggu Mualem pulang dari daerah,” ujar Abu Razak.
Salah Alamat
Lebih lanjut Abu Razak menyebut, bahwa mosi tak percaya dengan pernyataan sikap yang “mengadili” kepemimpinan Mualem-Abu Razak, dinilai salah alamat.
“Mestinya ditujukan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, jangan menyalahkan KPA/PA,” ungkap Abu Razak.
Misalnya soal lahan untuk kombatan dan hal lainnya, KPA/PA terus memperjuangkan nasib Aceh. “Untuk mewujutkannya perlu waktu yang tidak sedikit. Selain banyak kemajuan yang dicapai, juga tidak perlu diekspose,” demikian Kamaruddin Abubakar yang memberi keterangan via handphone kepada Aldin NL, wartawan Waspada di Banda Aceh. (Aldin Nl )
