Milad GAM ke-45, KPA-PA Wilayah Pase Santuni Anak Yatim dan Gelar Zikir Bersama

    BERBAGI
    Selembar Bendera Bulan Bintang dipasang pada tiang kecil di depan kantor DPW Partai Aceh, wilayah Pase. (foto/Syaiful)

    Aceh Utara (Waspada Aceh) – Memperingati Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-45 tahun 2021, Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) Wilayah Pase, Aceh Utara, menyantuni ratusan anak yatim.

    Selain menyantuni anak yatim, juga menggelar zikir dan doa bersama serta tausiah agama yang disampaikan H Sofyan Mahdi (Abu Arongan), yang digelar di kantor Sekretariat DPW PA, Desa Mancang Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Sabtu (4/12/2021).

    Pengamatan Waspadaaceh.com sejak pukul 10.00 WIB, peringatan Milad Gam Wilayah Pase, selain dihadiri ratusan mantan kombatan GAM, anak syuhada, juga turut hadir sejumlah anggota DPR Aceh, DPRK dari Fraksi Partai Aceh dan Wakil Bupati Fauzi Yusuf.

    Di depan Kantor DPW PA Aceh Utara terlihat beberapa lembar bendera Bintang Bulan yang dipasang pada tiang kecil yang diikat di tenda lokasi doa dan zikir bersama. Selama kegiatan itu, ada pengamanan dari pihak kepolisian serta pengaturan arus lalulintas hingga kegiatan itu selesai.

    Juru bicara (Jubir) KPA/PA Wilayah Pase, M. Jhoni menyebutkan, peringatan Milad GAM dilakukan sebagai bentuk renungan atas perjuangan para kombatan GAM yang telah gugur semasa konflik Aceh dahulu.

    “Santunan kepada anak yatim ini termasuk anak syuhada, rutin dilakukan setiap ada kegaiatan yang digelar KPA/PA wilayah Pase. Baik kegiatan peringatan Milad GAM, peringatan Mou Helsinki maupun Maulid,“ kata M Jhoni.

    M Jhoni menyampaikan, memperingati Milad GAM ini, untuk mengenang bagaimana pahitnya suatu perjuangan yang panjang untuk mendapat keadilan, termasuk deklarasi GAM oleh Alm Tgk Muhammad Hasan Ditiro pada 4 Desember 1976.

    “Sudah 16 tahun perjanjian damai, tapi butir MoU Helsinki masih banyak yang belum terealisasi,” katanya.

    “Kami kombatan GAM dan rakyat Aceh secara umum, mengharapkan adanya konsistensi Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan Aceh yang dinilai hingga kini belum semua terealisasi sesuai yang tertuang dalam Mou Helsinki,“ harapnya. (Syaiful).