“Masyarakat dihadapkan pada tidak adanya peluang kerja yang kompetitif untuk meningkatkan taraf hidup di daerah selain bermigrasi menuju ibukota”
Oleh Cut Sri Mainita
Bagi setiap perempuan di Indonesia sesungguhnya perspektif kesejahteraan
selalu diterjemahkan secara sederhana melalui lima output:
(1). Memiliki hak yang sama untuk mempunyai suami yang memiliki pekerjaan berkelanjutan.
(2). Memiliki hak yang sama untuk sehat dan berpendidikan dalam.menjalankan dan mendukung berbagai tugas-tugasnya sebagai perempuan dan seorang istri.
(3). Memiliki jaminan serta akses nutrisi sehat yang cukup sejak ketika sedang mengandung seorang anak hingga anak tersebut lahir, tumbuh dan berkembang.
(4). Memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal finansial dari setiap lembaga keuangan dalam mendukung berbagai aktivitas kewirausahaan.
(5). Memiliki hak yang sama untuk turut serta berpolitik dan berpartisipasi dalam menyejahterakan bangsa Indonesia.
Di dalam berbagai literasi terutama yang banyak diadopsi oleh berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia, kesejahteraan bagi rakyat masih saja diimplementasikan melalui patron politik sentralistik (top-to-down).
Basis rencana pembangunan ekonomi jangka panjang model sentralistik ini kemudian memiliki dampak sangat dominan di ibukota negara sebagai satu object-lanscape yang paling diuntungkan. Dengan demikian di seluruh level infrastruktur pembangunan ekonomi seperti; sektor pendidikan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk di wilayah sentral (ibukota negara) akan berkembang dengan cepat dan masif.
Percepatan tersebut akan diikuti dengan tingginya laju angka migrasi penduduk dari wilayah pedesaan menuju ibukota. Karena memang pada dasarnya patron program sentralistik akan mengakomodir seluruh peluang kesejahteraan ekonomi yang tersentral.
Dalam kondisi ini masyarakat dihadapkan pada tidak adanya peluang kerja yang kompetitif untuk meningkatkan taraf hidup individu di daerah selain bermigrasi menuju ibukota sebagai object-lanscape sistem politik sentralistik tersebut. Sementara peningkatkan kesejahteraan ekonomi individu masyarakat di wilayah rural (pedesaan) hingga kini tetap berada di titik staknan.
Bercermin dari kondisi tersebut tentunya dibutuhkan perubahan konsepsi kerangka pikir dan yang paling ideal untuk diimplementasikan oleh setiap partai politik dalam merekonstruksi jenjang karir politik secara dinamis dan berkelanjutan.
Jenjang karir politik hendaknya dengan mulai menggunakan penerapan pendekatan strategi yang berbeda, yaitu bottom-to-up modelling. Karena sesungguhnya pekerjaan rumah (PR) besar tentang menyejahterakan rakyat Indonesia melalui partisipasi sistem politik demokrasi di Indonesia saat ini mayoritas berada pada level bottom to up (RT/Desa/Kecamatan/Kota/Kabupaten).
Sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Nomor urut 6, Daerah Pemilihan 1 Provinsi Aceh mewakili Partai Nasional Demokrat (Nasdem), saya memiliki ketertarikan untuk mengaplikasikan model pendekatan strategi ini. Tentu jika kelak saya dipercaya oleh rakyat.
Jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif, maka saya akan menjunjung tinggi tanggung jawab moral untuk mengakselerasi percepatan berbagai kegiatan pembangunan kesejahteraan ekonomi yang berbasis bottom-to-up. Dengan begitu diharapkan kedepannya tidak ada lagi ketimpangan kesejahteraan ekonomi individu antara masyarakat top (perkotaan) dan bottom (pedesaan).
Dengan demikian berbagai program kesejahteraan strategis yang bersifat kolaboratif dan bersinergi tidak lagi menjadi konsumsi utama pemerintah pusat, namun menjadi fondasi utama program pada level pemerintahan desa yang disesuaikan dengan geografi, demografi dan masalah yang timbul dari masing-masing desa.
Berbagai program pemberdayaan kepemudaan, perempuan dan masyarakat milenial dengan demikian menjadi penting untuk diperjuangkan inisiasinya. Sebagai satu gambaran utuh tentang berbagai cara dalam memerankan pemuda, perempuan dan masyarakat milenial sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Secara realistis dapat diimplementasikan melalui penciptaan dan peningkatan berbagai program dan kegiatan enterpreneurship kepemudaan, perempuan dan masyarakat millennial melalui pemaksimalan peran kelembagaan dari setiap desa di Indonesia.
Peningkatan angka enterpreneurship tersebut secara signifikan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan ikut memberikan peluang dalam menghadapi persaingan pada level masyarakat ekonomi ASEAN.
Seluruh program tersebut tentunya wajib didukung dengan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar yang mewadahi seluruh kegiatan yang bersifat partisipatif, kolaboratif, sinergi dan inovatif. Tujuannya agar seluruh komunitas pemuda, perempuan dan masyarakat milenial dapat bergerak bersama memberikan kesejahteraan sosial dan melahirkan partisipasi produktif.
Semua itu dilaksanakan melalui berbagai aktivitas yang dapat membangkitkan semangat untuk ikut serta dalam mengembangkan tujuan bersama dalam merekonstruksi berbagai permasalah sosial. (*)
- Penulis adalah calon legislatif DPR-RI Daerah Pemilihan 1 Provinsi Aceh mewakili partai Nasdem.
