Banda Aceh (Waspada Aceh) – Mantan Juru Runding Jeda Kemanusian Konflik Aceh, Teuku Kamal Sulaiman mengingatkan, terkait akan dilantiknya Mayjen TNI Achmad Marzuki, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Rabu (6/7/2022), agar jangan menjadikannya isu politik karena penjabat tersebut dari kalangan militer.
Kata Kamal Sulaiman, penunjukan Pj Gubernur Aceh dari tiga nama yang diusulkan oleh DPRA ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menurutnya sudah sesuai dengan dinamika politik di Provinsi Aceh. Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memilih satu dari tiga nama tersebut, yakni Achmad Marzuki – mantan Pangdam Iskandar Muda (IM).
“Tentu punya alasan bagi pemerintah pusat karena kondisi rakyat Aceh dalam lima tahun ini semakin mengalami kesulitan akibat Covid dan biokrasi yang sewenang-wenang,” kata Kamal Sulaiman, Selasa (5/7/2022).
Menurut Kamal Sulaiman. penunjukan Pj Gubernur Aceh dari kalangan militer bukan semata-mata keingingan pemerintah pusat, tapi juga keinginan rakyat Aceh melalui DPRA. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun Aceh yang lebih baik, yang pro-rakyat.
“Jadi saya harap, polemik menolak Pj Gubernur Aceh yang berasal dari militer dengan alasan Aceh bukan lagi daerah konflik, saya rasa terlalu berlebihan. Karena sebelumnya Pj Gubernur Aceh juga pernah militer dan kita melihat tidak ada nuansa konflik saat Aceh dipimpin oleh Pak Soedarmo yang militer,” kata Kamal Sulaiman.
Dengan demikian, Kamal Sulaiman menyebutkan, dia melihat saat dipimpin Mayjen TNI Achmad Marzuki, nantinya Pemerintahan Aceh punya kesempatan yang lebih besar dan kuat dalam membenahi pembangunan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Selain itu untuk kedepannya, dapat memperkuat organisasi pemerintahan sehingga semua program dapat berjalan dengan semestinya, layaknya pemerintahan sipil.
“Saya selaku mantan Juru Runding Jeda Kemanusian merasa penunjukan Mayjen Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh adalah pilihan yang tepat, untuk membenahi banyak kerja yang belum selesai selama ini,” ujarnya.
Kamal Sulaiman mengatakan, Achmad Marzuki pilihan yang tepat untuk memimpin Aceh dalam masa transisi karena dia berada pada posisi netral. “Artinya tidak punya rekam jejak bersentuhan dengan para SKPA, jadi tidak ada beban dalam membina para kepala SKPA untuk bekerja lebih baik bagi rakyat Aceh,” lanjut Teuku Kamal Sulaiman.
Seperti laporan sebelumnya, Rabu pagi ini (6/7/2022), Mendagri Tito Karnavian akan melantik Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di gedung dewan di Banda Aceh.
Terkait dengan pelantikan ini, untuk menjamin keamanan pada rangkaian prosesi pelantikanPenjabat (Pj) Gubernur Aceh, Polda Aceh mengerahkan 560 personel dengan klasifikasi sesuai tupoksi masing-masing.
“Sebagai langkah awal, nanti sore kita akan gelar apel kesiapan 560 personel yang dilibatkan dalam pengamanan pelantikan Pj Gubernur,” sebut Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy, dalam siaran persnya, Selasa (5/7/2022).
Winardy mengatakan, pengamanan akan dilaksanakan pada setiap rangkaian kegiatan, mulai dari Pam VVIP kedatangan Mendagri sampai acara pelantikan. (sulaiman achmad)
