Meulaboh (Waspada Aceh) – Mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa untuk Generasi Beutong Ateuh Banggalang (AM-GBAB), Senin (15/10/2018), kembali melancarkan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh.
Para mahasiswa ini menuntut pencabutan izin produksi dan operasional perusahaan tambang emas, PT EMM, yang mengelola lahan seluas 10.000 hektare di perbatasan Nagan Raya dan Aceh Tengah.
Pantauan Waspadaaceh.com, aksi yang berlangsung dalam terik panas matahari tersebut membuat semangat mahasiswa tetap menyala. Mereka dengan semangat meneriakkan yel-yel supaya pemerintah pusat, Pemerintah Aceh hingga Pemkab Nagan Raya, segera mencabut izin perusahaan yang akan menambang emas di kawasan tersebut.
Aksi ini juga mendapatkan pengawalan secara ketat dari kepolisian Polres Aceh Barat.
Tuntutan yang disampaikan secara bergantian dalam aksi ini, pertama, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan DPRK hadir bersama rakyat ikut menolak PT. EMM.
Mereka juga meminta Pemerintah Aceh agar membatalkan seluruh rekomendasi kepada Kementerian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait proses perizinan perusahaan ini.
“Meminta KPK melakukan penyelidikan atas dugaan KKN pada proses penerbitan izin PT EMM,” teriak mahasiswa.
Mahasiswa juga mendesak Gubernur Aceh menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT EMM, serta mendesak perusahaan tersebut untuk segera menghentikan segala kegiatan di lapangan terkait aksi penambangan.
Sementara itu, Maskur, selaku koordinator aksi kepada awak media mengatakan, mereka juga meminta kepada Presiden RI melakukan evaluasi menyeluruh terkait terbitnya izin PT EMM, dalam rangka keistimewaan dan kekhususan Aceh.
“Perusahaan yang beroperasi di Aceh seharusnya dapat mensejahterakan Rakyat Aceh. Kami dari mahasiswa Aceh Barat meminta agar izin PT EMM segera dicabut karena di Beutong merupakan tempat bersejarah di Aceh,” tegasnya.
Menurut peserta aksi, negara ini katanya sudah merdeka, akan tetapi kenyataannya merdeka bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan.
Mahasiswa juga menilai Pemerintah Indonesia tidak mendukung rakyat Aceh, buktinya Menteri ESDM telah menerbitkan izin kepada PT EMM untuk beroperasi.
Padahal dalam area yang diizinkan oleh Menteri ESDM berada di dalamnya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan makam para syuhada, merupakan aset yang harus dijaga pemerintah dan masyarakat Aceh.
Usai menyampaikan aspirasinya, sekitar pukul 11.40 WIB mahasiswa akhirnya membubarkan diri secara tertib. (b01/ded)
