Jakarta (Waspada Aceh) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan kekosongan jabatan wakil presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, presiden tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan dukungan para menteri kabinet.
Yusril menjelaskan, meskipun tidak ada pejabat yang secara khusus menggantikan peran wakil presiden selama jabatan tersebut kosong, pemerintahan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau tidak ada wakil presiden, presiden ya presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Ya, wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden,” ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta mengharuskan adanya pejabat lain yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Presiden, kata dia, tetap memiliki kewenangan untuk memimpin pemerintahan, mengambil keputusan, dan menjalankan agenda kenegaraan tanpa harus didampingi wakil presiden.
Menteri Membantu
Yusril menegaskan sistem pemerintahan Indonesia telah menempatkan para menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, meskipun jabatan wakil presiden belum terisi, berbagai urusan pemerintahan tetap dapat ditangani oleh kementerian sesuai bidang dan kewenangannya masing-masing.
“Ada pembantu-pembantu presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan wakil presiden, yaitu para menteri,” jelas Yusril.
Ia mengingatkan kedudukan menteri berbeda dengan wakil presiden. Namun, perbedaan tersebut tidak menghalangi menteri untuk tetap menjalankan tugas dalam mendukung pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, sebagian menteri dapat mendampingi presiden dalam menjalankan agenda tertentu, sedangkan menteri lainnya tetap berada di dalam negeri untuk memastikan tugas pemerintahan berjalan. “Nah, menteri mungkin ada yang ikut presiden, tetapi ada juga di sini dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing,” katanya.
Dengan pembagian tugas tersebut, Yusril menilai pelayanan publik dan berbagai program pemerintah tetap dapat berlangsung meskipun jabatan wakil presiden sedang kosong.
Prabowo Tetap
Yusril juga memastikan Presiden Prabowo tetap dapat menjalankan pemerintahan ketika berada di luar negeri tanpa harus didampingi wakil presiden. Menurutnya, keberadaan wakil presiden memang dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan tugas presiden. Namun, ketiadaan wakil presiden tidak mengurangi kewenangan presiden dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalau tidak ada wakil presiden, ya tidak ada yang membantu tugas-tugas presiden dalam konteks sebagai seorang wakil presiden. Jadi, presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” ujarnya.
Yusril menjelaskan, kemajuan teknologi komunikasi turut mempermudah koordinasi antara presiden dan jajaran kabinet, termasuk ketika kepala negara sedang menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri. Menteri tetap dapat berkomunikasi dengan presiden untuk melaporkan perkembangan, meminta arahan, maupun mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Apalagi sekarang ini komunikasi sangat mudah, jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan presiden,” pungkas Yusril.
Penjelasan tersebut disampaikan Yusril di tengah kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Meski jabatan wakil presiden belum terisi, Yusril berpandangan pemerintahan tetap dapat berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dengan dukungan para menteri sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (*)
Sumber: BeritaSatu.com
