Jakarta (Waspada Aceh) – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercayaan publik terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali pulih khususnya dalam kerangka penanganan wabah COVID-19 yang bermuara pada pemulihan ekonomi.
“Tentu ini dengan sejumlah catatan. Kerangka pertama, adalah dengan memfokuskan komunikasi pada satu pintu. Tidak lagi menggunakan banyak pintu, sehingga kebijakan Presiden Jokowi sampai dan tidak menimbulkan kegamangan dan berpotensi memunculkan polemik di masyarakat,” kata Firdaus di Jakarta, Rabu (4/8/2021(.
Sebenarnya, sambung Firdaus, pintu komunikasi paling strategis melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sayangnya hingga hari ini, Kominfo tidak memainkan peran itu. Tidak ada capaian maksimal yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Kemenkominfo.
Urusan data sebaran wabah COVID-19 di daerah hingga jumlah pasien yang terkontaminasi misalnya, semua bertumpu pada BNPB. Padahal, beban dan tugas BNPB bukan pada urusan menyebarkan data apalagi informasi.
BNPB lebih pada proses penanganan kebencanaan. Meskipun, kini COVID-19 juga masuk dalam urgensi kerja BNPB. Hingga saat ini, dari seribu lebih media yang tergabung di SMSI, satu pun belum ada yang tersentuh. Ini mungkin karena beratnya tugas BNPB.
Setelah BNPB, tugas yang berat dari sisi komunikasi kini ada di pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Fakta ini begitu kasat mata, jika dilihat dari pola kerja yang dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
”Lihat saja urusan penanganan dan informasi sebaran vaksin sampai obat. Semua informasi tertuju di Kemenkes dan BNPB. Artinya, Kemenkominfo tidak akan mampu menjawab semua yang dibutuhan publik khususnya soal informasi data,” tandasnya.
Lalu apa tugas Kemenkominfo? Mantan Ketua PWI Banten dua periode ini menilai, fungsi komunikasinya Kemenkominfo di bawah kendali Menteri Johnny G Plate tidak berjalan. Sangat jauh dari harapan.
”Jangankan soal data sebaran wabah dan urusan informasi vaksin dan kebijakan Presiden, untuk urusan bagaimana menyampaikan manfaat kebijakan PPKM saja, nyaris semua media terfokus pada informasi BNPB atau Kemenkes, bukan Kemenkominfo,” terang Firdaus.
Wajar, sambung dia, jika hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) 20-25 Juni 2021 lalu, menunjukkan angka-angka demikian. Kepercayaan terhadap Presiden Jokowi terkoyak lantaran komando komunikasi tidak berjalan.
Data LSI jelas terpampang. Maka wajar pula, jika Presiden segera mengganti Johnny G. Plate dari kursi menteri. Cari sosok yang ideal yang mampu bekerja sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Karena jelas-jelas pola kerja Kemenkominfo tidak dirasakan.
”Silakan tanya rekan-rekan media atau pemerhati komunikasi, apa manfaat dari Kemenkominfo di saat seperti ini. Lalu mengapa demikian? SMSI yakin Presiden punya catatan sendiri,” jelas Firdaus.
Sebagai serikat media, sambung Firdaus, SMSI hanya mengingatkan, memberikan warning kepada Kemenkominfo untuk lebih lunak dan fleksibel dalam membuat terobosan dalam sisi komunikasi sebagai upaya membantu pemulihan kondisi bangsa.
”Kami berharap Johnny G Plate sadar dengan kondisi dan fakta-fakta ini. Sadar pula bahwa kementerian di bawah komandonya belum bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa memaknai kritik ini sebagai landasan. Satu harapan kami, Indonesia lekas sembuh,” tutup Firdaus. (Ria-H)
