Banda Aceh (Waspads Aceh) – Koalisi NGO HAM Aceh dengan tegas menolak tindakan teror terhadap masyarakat yang menentang izin tambang di Beutong Ateuh, Nagan Raya.
Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil, mengatakan pihaknya meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk menahan diri dalam mengeluarkan izin pertambangan di wilayah Beutong Ateuh Banggalang.
“Jika izin tersebut tetap diberikan, maka harus ada persetujuan dari masyarakat setempat,” tutur Khairil, Senin (29/5/2023).
Menurutnya, masyarakat Beutong Ateuh selama ini hidup dengan damai dan harmoni di alam yang belum terkontaminasi oleh perusahaan yang merusak lingkungan.
Pemerintah, menurut dia, harus mengacu pada putusan Mahkamah Agung terkait pencabutan izin sebuah perusahaan pertambangan.
Menurutnya, keputusan itu bukan semata-mata berdasarkan alasan yang tidak sesuai dengan hukum, tetapi lebih pada upaya menjaga keberadaan warisan budaya yang ada di Beutong Ateuh.
Selain itu, lanjut Khairil, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan tanah mereka untuk kebutuhan sehari-hari adalah hal yang wajar. Pemerintah diharapkan untuk tidak memanfaatkan aparat keamanan dalam melakukan tindakan teror terhadap masyarakat yang menolak tambang di wilayah tersebut.
Khairil juga mengatakan pemerintah seharusnya belajar dari sejarah yang terkait dengan Beutong Ateuh Banggalang, di mana telah terjadi peristiwa kelam terhadap Tgk Bantaqiah.
“Kejadian tersebut tidak boleh terulang kembali di tanah Beutong Ateuh Banggalang,” tutupnya.(*)
