Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dan Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh menggelar rapat konsolidasi penguatan ekspor dan substitusi impor berbasis komoditas unggulan daerah bersama Pemda dan instansi terkait pada 26 Juni 2020 melalui virtual meeting.
Kepala Bank Indonesia (BI) Aceh, Zainal Arifin Lubis, kepada Waspadaaceh.com, Minggu (29/6/2020), mengungkapkan, dalam rapat konsolidasi itu, dia menyampaikan bahwa potensi besar yang dimiliki Aceh selama ini belum diberdayakan secara optimal, sehingga peran ekspor untuk mendorong perekonomian daerah masih rendah.
“Padahal di masa lampau, perdagangan internasional merupakan salah satu penyokong utama majunya perekonomian Aceh,” kata Zainal Arifin.
Namun ke depan, Zainal Arifin optimis Aceh dapat menjadi salah satu provinsi penyumbang devisa ekspor yang signifikan. Hal ini dapat diwujudkan apabila pengembangan ekspor dilakukan dengan strategi yang tepat dan didukung dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak terkait, baik ditingkat pusat mau pun daerah.
“Strategi tersebut didasarkan atas keunggulan komparatif sumber daya alam dan letak geografis Aceh, yang berada di pintu gerbang barat Indonesia dan peluang pasarnya serta otonomi khusus yang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengembangkan perekonomiannya,” lanjut Zainal Arifin.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag, Kasan, pada rapat tersebut mengungkapkan, tujuan rapat konsolidasi adalah untuk memperoleh informasi tentang komoditas ekspor potensial di Aceh dan sinergi pengelolaannya.
Hal itu diperlukan agar strategi dan langkah berikutnya dalam mendorong ekspor dapat disusun dengan baik. Dia menyampaikan bahwa Aceh memiliki posisi yang strategis dan kekayaan alam yang besar, sehingga sudah selayaknya para pelaku usaha di Aceh memahami mekanisme ekspor dengan baik.
Tantangan pengembangan ekspor UMKM selama ini, kata Kasan, tidak terlepas dari kurangnya wawasan terhadap alur atau mekanisme ekspor, persyaratan yang ditetapkan dan dokumen yang diperlukan. Terkait dengan kualitas produk, diperlukan proses kurasi agar mampu memenuhi ekspektasi buyer dari negara tujuan ekspor, mulai dari kemasan, hingga berbagai sertifikasi yang diperlukan.
Untuk mendorong ekspor, Kasan mengharapkan pemerintah Aceh selalu berkoordinasi dengan BI Aceh yang saat ini tengah berupaya memfasilitasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi eksportir.
Sedangkan Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi & Pembiayaan, Amalia A.Widyasanti, menyampaikan bahwa penguatan ekspor di Aceh diharapkan tidak hanya berfokus pada UMKM, mengingat besarnya tantangan ekspor yang mungkin tidak mudah diatasi.
UMKM perlu ditempatkan pada proporsi dan posisi yang pas, perlu membangun sinergi dengan industri dan investor berskala besar. Dia juga menyarankan agar Aceh menyusun roadmap pengembangan ekspor yang difokuskan pada produk bernilai tambah tinggi.
“Roadmap ini diharapkan dapat menempatkan UMKM sebagai rantai pasok, dengan konsep yang sinergis dengan industri menengah-besar. Oleh karena itu, integrasi sisi hulu sampai hilir sangat penting, agar dampak positif ekonomi lainnya seperti serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat semakin optimal,” kata Amalia.
Rapat konsolidasi ini, selain diikuti Kepala BI Aceh dan Dirjen PEN, Kasan, juga diikuti Kepala Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI), Noviani Vrisvintati, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi & Pembiayaan, Amalia A.Widyasanti, Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim, Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi & UKM, Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan, serta unsur perbankan serta pihak terkait lainnya. (Ria)
