Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Aceh membuka Posko Pengaduan, mengingat jumlah korban kekerasan seksual di masyarakat terus bertambah.
Tercatat, sepanjang 2021 telah terjadi ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh, kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPW Partai NasDem Aceh, Fevi Desy Noliza, usai Launching Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di kantor partai tersebut di Banda Aceh, Selasa (18/1/2022).
“Posko ini juga bagian dari instruksi DPP Partai NasDem terutama dari Bidang Perempuan dan Anak untuk membuka posko pengaduan bagi korban kekerasan seksual pada perempuan,” kata Fevi.
Fevi menyampaikan, dia bersama Bidang Hukum dan HAM, dan Garda Wanita (Garnita) ditugaskan partai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Fevi menyebutkan, saat ini masih banyak korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan kasus yang mereka alami. Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mencatat bahwa ada 1.067 korban kekerasan yang ditangani.
“Angka ini memang menurun di tahun 2020, dengan mencatat 905 kasus. Namun di tahun 2021, angka ini kembali naik ke angka 924 kasus, dengan kasus terbanyak tercatat di Banda Aceh, Aceh Utara, dan Lhokseumawe,” ujarnya.
Kekerasan seksual yang tidak melapor, kata Fevi, tidak bisa dianggap remeh. Karenanya partai membuat Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di kantor DPW NasDem Aceh, ungkapnya.
Fevi menyebutkan, angka kekerasan seksual yang belum terlapor jumlahnya diprediksi lebih besar ketimbang yang sudah muncul ke permukaan. Sampai saat ini, katanya, masih menjadi persoalan.
Atas dasar itu, pihaknya akan terus mengawal dan mengadvokasi, mengingat angka kekerasan seksual masih banyak yang belum terjangkau atau tertangani.
“Dengan adanya posko tersebut kami mengharapkan masyarakat lebih berani menyuarakan pengalaman buruknya, dan menjadi pelajaran bersama tentang dampak dari kekerasan/pelecehan seksual,” tambahnya.
Posko pengaduan kekerasan seksual ini diharapkan dapat menjawab problem kekerasan seksual di berbagai daerah, khususnya di Aceh.
“Untuk masalah ini, Bidang Perempuan dan Anak Partai NasDem Aceh berkolaborasi dengan Badan Hukum (Bahu) NasDem, dan Garnita Malahayati ditugaskan untuk membuka pos pengaduan. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait,” jelasnya. (Cut Nauval d)
