BANDA ACEH (Waspada): Politisi senior Aceh, H Karimun Usman, mendukung kebijakan Gubernur Aceh untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait RAPBA 2018, yang dokumennya kini sudah di Kemendagri.
“PDI P Aceh sangat setuju RAPBA 2018 dipergubkan setelah tidak ada titik temu dengan DPRA, ” tegas Ketum PDI P Aceh, Karimun Usman, mengomentari perkembangan tolak tarik eksekutif dan legislatif soal RAPBA 2018.
Soal perbedaan pendapat antara eksekutif (Gubernur) dan legislatif (DPRA) mengenai waktu membahasa, sudah tidak dibutuhkan lagi, karena KUA PPAS dan RAPBA 2018 sudah ditangan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.
Kini prosesnya tinggal dilakukan pembahasan di Kemendagri bersama Tim TAPA. Dan diperkirakan paling cepat 15 hari atau maksimal 1 bulan, RAPBA 2018 dapat dipergunakan setelah disetujui Mendagri dan Gubernur mengeluarkan Pergub.
Pagu anggaran dalam rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Pergub APBA 2018 yang diusulkan ke Mendagri sebelumnya mencapai Rp15,3 Triliun.
Jumlah ini di atas Pagu KUA-PPAS yang dibahas dengan DPRA selama ini, yakni sekitar Rp 14,7 triliun, katanya.
“Pagu anggaran yang kita usulkan melebihi Pagu yang gagal disepakati bersama Tim Banggar DPRA. Hal ini menunjukkan penetapan APBA dengan Pergub tidak akan merugikan rakyat,” kata Saifullah Abdulgani.
Lebih lanjut Jubir menjelaskan, tambahan nilai pagu anggaran yang diusulkan itu berasal dari peningkatan pendapatan dan Silpa tahun lalu. (B01)
