Banda Aceh (Waspada Aceh) – Terkait dengan kampanye penolakan produk sawit asal Indonesia di Eropa, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, Makmur Budiman, mendesak Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat realisasi program biodisel dari B30 ke B50.
“Bila Indonesia sudah bisa merealisasikan biodisel dari sawit 50 persen saja ke bahan bakar minyak (BBM) solar, maka hasil sawit para petani bisa terserap untuk kebutuhan dalam negeri. Pendapatan petani sawit kita tidak terlalu tergantung lagi dengan ekspor ke Eropa,” kata Makmur Budiman kepada Waspadaaceh.com di Banda Aceh, Senin (7/12/2020).
Sebagaimana diketahu, program mandatori campuran biodiesel 30 persen dan BBM jenis solar 70 persen atau yang disebut dengan istilah B30, sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2020.
Meski sudah mampu meningkatkan kandungan biodisel mencapai 30 persen, namun pemerintah masih ingin meningkatkan bauran biodiselnya menjadi 40 persen (B40) hingga 50 persen (B50).
Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam peresmian program B30 pada 23 Desember 2019 lalu, memerintahkan untuk mulai menguji penerapan B40 pada tahun ini, dan berlanjut ke B50 pada tahun 2021.
Berita terkait:Â Nasib Sawit Indonesia di Swiss akan Ditentukan Lewat Referendum
Menurut Makmur Budiman, bila pemerintah mampu meningkatkan kandungan biodisel menjadi 50 persen (B50), maka kehidupan para petani di Indonesia akan sejahtera.
“Petani akan sejahtera hidupnya bila Pemerintah Jokowi mampu meningkatkan bauran biodisel ke B50. Jadi walau ada penolakan sawit oleh Uni Eropa, petani kita tetap sejahtera. Karena hasil panen sawit petani terserap untuk kebutuhan di dalam negeri,” lanjut pengusaha perkebunan dan industri sawit di Provinsi Aceh ini.
Dia yakin, Presiden Jokowi punya cara untuk mencarikan solusi untuk para petani sawit di Indonesia, termasuk di Aceh, bila nantinya Uni Eropa menolak sawit Indonesia. Selain itu, kata Makmur, saat ini ekspor sawit lebih banyak ke China dan ke India. Bukan ke Eropa, kata dia.
“Sekarang kita juga berupaya menggenjot ekspor ke dua negara itu, China dan India, dan negara lain yang tidak terlalu banyak memberi persyaratan,” ujar Makmur Budiman.
Makmur menyebutkan, khusus untuk menyerap hasil panen petani sawit petani dan industri perkebunan di Provinsi Aceh, pihaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan dan membenahi pelabuhan yang ada di Aceh agar bisa melakukan ekspor langsung.
“Kita berharap nantinya, kita bisa melakukan ekspor via kapal langsung dari pelabuhan di Aceh, bukan melalui Belawan, Medan. Itu untuk penghematan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit,” tutup Makmur Budiman. (abd)
