Sabtu, April 20, 2024
Google search engine
BerandaKabar Gembira Petani Sawit, Pemerintah Kembali Buka Keran Ekspor Minyak Goreng dan...

Kabar Gembira Petani Sawit, Pemerintah Kembali Buka Keran Ekspor Minyak Goreng dan CPO

Medan (Waspada Aceh) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan, akhirnya membuka kembali ekspor minyak sawit, termasuk minyak goreng dan CPO (crude palm oil) yang sebelumnya sempat dilarang.

“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini. Serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja serta tenaga pendukung lainnya. Maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Kamis (19/5/2022), sebagaimana dikutip dari channel youtube Sekretariat Presiden.

“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar 194 ribu ton per bulannya. Pada Maret 2022 sebelum pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton,” kata Jokowi di Jakarta. 

Apkasindo Sumut Bersyukur

Terkait dengan pencabutan larangan ekspor minyak goreng tersebut, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Utara, Gus Dalhari Harahap, ketika diminta tanggapannya melalui pesan whatsapp, mengucapkan syukur atas keputusan presiden tersebut.

Dia meyakini, perjuangan para petani kelapa sawit dari 22 provinsi yang ikut dalam Aksi Keprihatinan Nasional Petani Kelapa Sawit pada Selasa (17/05/2022) di Jakarta, telah membuahkan hasil. 

Ketua Apkasindo Sumut, Gus Dalhari Harahap dan Sekretaris Arif Ripai, ketika foto bersama Kepala KSP Moeldoko saat audiensi pasca aksi demo petani sawit di Jakarta, Selasa (17/05/2022). (Foto/Ist)

Menurutnya, dibukanya kembali ekspor minyak goreng dan CPO oleh presiden Jokowi telah menyelamatkan 16 juta petani kelapa sawit di Indonesia. Sebelumnya para petani sawit merasakan dampak langsung dengan turunnya harga realisasi beli TBS oleh pabrik kelapa sawit (PKS).

“Kerja-kerja Apkasindo ini, Alhamdulillah berkah bagi keseluruhan. Baik petani maupun seluruh pengusaha kelapa sawit dan juga masyarakat luas,” tulis Gus.

Dia berpesan, ke depannya untuk terus mengawal kebijakan ekspor CPO yang telah dibuka kembali. Tentunya, pihak pengusaha PKS harus mengikuti hasil rapat penetapan harga TBS dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara.

“Seluruh stakeholder perkelapa sawitan haruslah patuh terhadap kebijakan pemerintah. Jangan sampai ada anggapan bahwa kita bebas melakukan apapun terlebih lagi terkait harga TBS,” pesan Gus Dalhari. (Sulaiman Achmad)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER